OBORMOTINDOK.CO.ID. Morut– Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, pada Selasa (6/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K, S.Pd, M.Pd, Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, MM, serta Kepala BKPSDMD Morowali Utara Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si.
Dalam laporannya, Kepala BKPSDMD Morowali Utara, Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si, menyampaikan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II telah selesai dilaksanakan. Dari proses tersebut, tercatat sebanyak 3.047 orang telah diangkat sebagai PPPK penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Seluruh pegawai yang telah diangkat tersebut selanjutnya akan dilakukan penataan kembali sesuai peta jabatan dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dengan mengacu pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Morowali Utara menegaskan pentingnya memiliki data dan gambaran yang jelas mengenai jumlah serta distribusi pegawai di lingkungan Pemkab Morowali Utara.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih terdapat kebutuhan pegawai di beberapa sektor, namun di sisi lain juga ditemukan ketimpangan distribusi pegawai di lapangan.
“Masih ada OPD yang pegawainya menumpuk, pekerjaan tidak merata, bahkan beban kerja hanya tertumpu pada orang tertentu. Karena itu, pemetaan pegawai harus dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan kondisi faktual di lapangan,” tegas Bupati.
Bupati menargetkan agar pemerataan distribusi pegawai dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga kinerja OPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembinaan disiplin pegawai, termasuk penegakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten.
Ia mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji pegawai telah berdampak pada pengurangan sejumlah program prioritas daerah.
“Oleh karena itu, pimpinan OPD harus betul-betul mengawasi pegawainya agar bekerja secara efektif dan efisien, berpikir kreatif dalam menggali potensi pendapatan, serta mampu mengelola anggaran dan program dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Bupati juga mengajak para kepala OPD untuk menjalin komunikasi aktif dengan kementerian induk, guna menyerap dan melaksanakan program-program nasional yang dapat diterapkan di daerah.
Rapat koordinasi ini diisi dengan pemaparan materi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali Utara, M. Ridwan Dg. Malureng, S.A, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Morowali Utara, Dahlia, S.STP, M.Si, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Fanny Mistika Tampake, M.Kom, para kepala dinas, sekretaris OPD, camat, kepala sekolah, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Morowali Utara. (teguh)
