OBORMOTINDOK.CO.ID. Banggai— Pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat Batui.
Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda Kecamatan Batui, Aulia Hakim, yang menilai masyarakat adat di wilayahnya kerap diperlakukan seolah tak memiliki nilai penting di mata pemerintah.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin sore (27/10/2025), Aulia mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya lebih serius memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Batui.
Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat telah diatur dalam konstitusi dan berbagai kebijakan nasional, namun hingga kini hal tersebut hanya sebatas wacana tanpa realisasi.
“Seharusnya klaim masyarakat adat Batui menjadi perhatian dan dilindungi oleh pemerintah, baik dalam hak-hak adat maupun pengakuan keberadaannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini saya anggap sebagai bentuk eksploitasi negara terhadap eksistensi masyarakat adat Batui,” ujar Aulia.
Selain menyoroti pemerintah, Aulia juga menyesalkan sikap Lembaga Musyawarah Adat Banggai yang dinilainya tidak mampu memperjuangkan hak-hak adat masyarakat Batui.
Ia menyebut bahwa tanah adat Batui merupakan aset berharga bagi kebudayaan Banggai, namun lembaga tersebut terkesan enggan melindungi hak-hak masyarakat adat.
“Mulai dari tanah adat yang diambil oleh investor hingga ketiadaan kejelasan terhadap masyarakat adat Batui, semuanya dibiarkan begitu saja. Padahal setiap tahun, masyarakat adat Batui secara turun-temurun menghantarkan telur burung Maleo ke Istana Kerajaan Batumondoan sebagai bentuk penghormatan,” tambahnya.
Sebagai bentuk kekecewaan, Aulia menyerukan agar ritual adat Tumpe — prosesi penghantaran telur burung Maleo ke Banggai — sebaiknya dihentikan sementara tahun ini.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah dan pihak Keraton Banggai yang dinilai abai terhadap persoalan masyarakat adat Batui.
“Kalau pemerintah dan pihak Keraton Banggai terus diam, saya kira tidak perlu ada lagi penghantaran Tumpe tahun ini. Apalagi mereka juga tidak berupaya mencarikan solusi atas rusaknya habitat burung Maleo akibat aktivitas investor,” tegas Aulia.
Lebih lanjut, Aulia juga mengkritik pemerintah Kabupaten Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai yang dinilainya tidak memiliki komitmen untuk membahas dan memperjuangkan pengakuan masyarakat adat serta wilayah adat Batui.
“Masyarakat adat Batui hanya dijadikan alat eksploitasi ketika ada investasi atau momentum politik seperti Pilkada dan Pemilu. Setelah itu, kami seolah tidak bernilai apa-apa di mata mereka,” tutup Aulia. (sal)
