OBORMOTINDOK.CO.ID,Luwuk — Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai meminta keapada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pembahasan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan pencegayan penyebaran covid-19 dilakukan dengan cara tata muka. Dewan menilai rapat menggunakan video confernce tidak maksimal.
Dalam rapat yang digelar Senin (6/4/2020) melalui layanan Video Conference, sejumlah Anggota Badan Anggaran menilai rapat akan berjalan efektip jika dilakukan secara tatap muka. Pasalnya, rapat melalui video conference harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan keadaan yang ada dinilai tidak mendukung.
“Sekarang saja, audionya tidak begitu kedengaran. Kami tidak tau apa yang pak sekkab sampaikan ini, suaranya sangat kecil” kata Suprapto, Ketua DPRD Banggai yang juga sebagai ketua Badan Anggaran DPRD Banggai.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang, juga meminta agar rapat dilakukan melalui tatap muka. Posisi ruang paripurna DPRD Banggai cukup luas, dan bisa diatur posisi duduk setiap peserta, agar tidak berdekatan. Jika dipaksanakan melalui layanan video conference, kata Sukri, apa yang diharapkan dalam rapat tidak akan maksimal.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Banggai, Fuad Muid, menurut dia, sangat sulit melakukan pembahasan dalam posisi fasilitas tidak mendukung. Lagipula, DPRD Banggai hingga saat ini belum menerima informasi secara tertulis dari TAPD mengenai pergeseran anggaran yang sudah dilakukan Pemda Banggai sejauh ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Abdullah Ali, menjelaskan, rapat menggunakan sarana tehnologi informasi memang sudah menjadi standar dalam pelaksanaan rapat dan koordinasi pemerintah daerah saat ini, ditengah upaya mencegah penyebaran virus corona.
“Kita memang sudah diperintahkan untuk memanfaatkan layaan tehnologi informasi dalam pelaksanaan rapat,” kata Abdulla Ali.
Rapat akhirnya di tunda dan akan dilanjutkan pada Rabu (8/4/2020), dengan agenda penyampaian pergeseran anggaran dalam APBD 2020 oleh tim anggaran pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan pencegahan penyebaran covid-19. (gt)