OLEH: (HENDRA DG TRIO / SEKUM HMI CABANG LUWUK BANGGAI )
OBORMOTINDOK.CO.ID. Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) sejatinya memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi daerah yang maju dan mandiri. Sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis di jalur laut Sulawesi, serta kekayaan sosial-budaya mestinya menjadi modal kuat dalam pembangunan daerah. Namun realitasnya, akselerasi pembangunan Bangkep masih berjalan lamban. Salah satu faktor mendasar yang jarang dibicarakan ialah ketiadaan lembaga pendidikan tinggi di daerah ini.
Perguruan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga pusat produksi pengetahuan, riset, dan kritik kebijakan publik. Di banyak daerah lain, kampus menjadi mitra strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan riset, sekaligus menjadi pihak yang independen dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Di Bangkep, kekosongan peran ini menciptakan ruang hampa dalam ekosistem pengawasan dan perencanaan pembangunan.
Tanpa kampus lokal, Pemda seringkali bekerja tanpa dukungan analisis akademik yang memadai. Kebijakan publik cenderung pragmatis dan berjangka pendek, tidak berbasis riset sosial-ekonomi yang mendalam.
Padahal, keberadaan akademisi lokal dapat menjadi instrumen pengontrol (check and balance) yang objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. Mereka mampu memberi masukan berbasis data, melakukan evaluasi kebijakan, bahkan menjadi jembatan antara ilmu dan kebijakan publik.
Lebih jauh lagi, perguruan tinggi juga menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hadirnya kampus di Bangkep akan menggerakkan ekonomi lokal—mulai dari kebutuhan perumahan mahasiswa, konsumsi, transportasi, hingga jasa-jasa penunjang lainnya.
Kota kecil seperti Banggai dan Luwuk membuktikan bahwa kehidupan kampus dapat memicu tumbuhnya ekonomi kreatif dan sektor jasa.
Selain efek ekonomi langsung, kampus juga mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu mengelola potensi daerah secara profesional. Dengan adanya pendidikan tinggi di Bangkep, anak-anak daerah tidak lagi harus menyeberang jauh hanya untuk kuliah, menghemat biaya sekaligus menekan arus urbanisasi.
Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kapasitas aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
Kehadiran perguruan tinggi di Bangkep bukan sekadar kebutuhan pendidikan, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah bersama DPRD harus mulai menyiapkan langkah konkret, baik dengan menghadirkan kampus negeri filial maupun mendorong berdirinya perguruan tinggi swasta berbasis potensi lokal—seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata.
Sudah saatnya Bangkep tidak lagi menjadi penonton dalam arena pembangunan pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Kehadiran perguruan tinggi akan menjadi titik balik penting: menghidupkan nalar kritis masyarakat, memperkuat transparansi kebijakan publik, serta membuka sumber-sumber ekonomi baru yang akan mengangkat PAD secara berkelanjutan.
Karena di era otonomi daerah hari ini, ilmu pengetahuan adalah kekuatan utama. Dan Bangkep harus mulai membangunnya — bukan besok, tapi sekarang.**
