OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Kemudahan belanja melalui katalog elektronik semakin mempermudah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi sebagian oknum pelaku usaha untuk mencoba mengakali aturan.
Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M, menyatakan ada empat pola anomali yang menunjukkan adanya transaksi tak lazim dalam katalog elektronik.
Pertama, ketika pembelian terus-menerus dilakukan pada satu vendor tertentu.
Kedua, kenaikan harga yang tiba-tiba namun kemudian kembali normal setelah barang dibeli.
Ketiga, percepatan transaksi yang terjadi segera setelah produk tayang.
Keempat, kecepatan penyelesaian transaksi yang berlangsung kurang dari 60 menit.
“LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) telah mengantisipasi praktik-praktik seperti ini melalui fitur e-audit yang mempermudah penelusuran jejak digital transaksi,” ungkap Novalina, seraya menekankan komitmen pemerintah dalam meminimalisir penyimpangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pjs Gubernur Novalina dalam acara Workshop Pengadaan Barang dan Jasa (Market Sounding) yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo, Kamis (31/10).
Acara ini diikuti oleh sekitar 150 peserta baik secara daring maupun luring, yang mayoritas terdiri dari pelaku usaha lokal, jasa konstruksi, serta perwakilan organisasi profesi seperti KADIN, ASPEKINDO, dan GAPENSI.
Dalam sambutannya, Novalina mengungkapkan harapannya bahwa katalog elektronik dapat mendorong persaingan usaha yang sehat, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjadi alat efektif dalam mencegah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Amanat reformasi birokrasi mengharuskan perubahan cepat dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui sistem pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi secara elektronik,” jelasnya.
Novalina menambahkan bahwa katalog elektronik kini menjadi bagian utama dalam upaya memperkuat pengadaan yang transparan.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan workshop ini, yang bertujuan mengumpulkan informasi sekaligus memahami respons pasar terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami berharap para pelaku usaha memanfaatkan etalase di katalog elektronik dan bersama-sama menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan yang lebih berkualitas,” tambahnya.
Hadir mendampingi Pjs Gubernur Sulteng, Plh Kepala Biro PBJ Sulteng, Dr. Fahruddin, S.T, M.Si, yang turut membuka acara tersebut.**
