OBORMOTINDK.CO.ID. Palu- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, di ruang kerja gubernur pada Kamis (17/7/2025). Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait kualitas udara di kawasan industri, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap dampak aktivitas industri terhadap lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu, Kepala Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) BMKG, Asep Firman Ilahi, memaparkan hasil pengukuran kualitas udara yang telah dilakukan di lima titik tiga titik di Morowali dan dua titik di Morowali Utara.
Dari hasil pengamatan, BMKG menilai pentingnya pengawasan kualitas udara yang berkelanjutan untuk menjaga kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Untuk itu, BMKG mengusulkan pemasangan alat pemantau kualitas udara otomatis di lima titik tersebut. Alat ini mampu beroperasi secara mandiri dan memberikan data real-time, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Instalasi alat hanya membutuhkan shelter atau rumah pelindung sebagai tempat pemasangan.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong agar pemasangan alat pemantau udara diperluas ke seluruh kawasan industri di Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemantauan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko pencemaran industri.
“Langkah ini sangat penting untuk menjaga kesehatan warga dan memastikan aktivitas industri tetap ramah lingkungan,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Selain membahas kualitas udara, BMKG juga menyampaikan informasi terkini terkait kondisi cuaca di Kota Palu dan sekitarnya, sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan meteorologi pemerintah daerah.
Audiensi ini menjadi tonggak awal penguatan kerja sama antara BMKG dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi isu lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap dampak ekologis di masa mendatang.**
