OBORMOTINDOK.CO.ID, LUWUK- Lembaga penyalur aspirasi rakyat Parlemen Teluk Lalong mengingatkan para komisioner KPU Banggai terkait insiden penundaan voting day atau hari pemungutan suara pada Pemilu 2019 silam, agar tak terulang di Pemilu 2024 mendatang.
Penekanan ini terekam dalam rapat koordinasi DPRD Banggai bersama empat komisioner KPU Banggai minus Budisastra yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Banggai, Selasa (29/8/2023).
Dewan mengingatkan hal tersebut, karena pada tahun 2019 silam, sempat terjadi penundaan Pemilu gegara keterlambatan distribusi surat suara dan kekeliruan pendistribusian surat suara di beberapa daerah pemilihan.
“Memang penundaan Pemilu 2019 itu anggota KPU lama. Dewan perlu mengingatkan kepada komisioner baru, agar tidak terjadi di Pemilu 2024 mendatang,’” tutur Sekretaris Komisi III, DPRD Banggai, H. Syafrudin Husain kepada pewarta di Kantin Aspirasi DPRD Banggai usai menghadiri rapat koordinasi bersama Komisioner KPU Banggai.
Rapat koordinasi itu dipimpin Ketua DPRD Banggai, Suprapto didampingi Wakil Ketua II, DPRD Banggai, Samsulbahri Mang bersama sejumlah anggota Dewan Banggai dari empat komisi.
Agenda ini digelar atas permintaan KPU Banggai bertajuk silaturahmi sekaligus berkoordinasi, mendengarkan masukan serta saran untuk memaksimalkan kinerja penyelenggara Pemilu.
KPU Banggai di bawah komando Santo Gotia juga melakukan hal yang sama dengan mengunjungi Polres Banggai, beberapa waktu lalu.
Di kesempatan itu, Ketua KPU Banggai, Santo Gotia menyampaikan bahwa gudang logistik KPU Banggai terbilang kurang untuk menampung logislatik Pemilu.
Terhadap masalah itu, Haji Udin-sapaan karib Syafrudin Husain menyebutkan bahwa KPU tak perlu memikirkan pengadaan pembangunan gudang logislatik. Sebab, penyediaan gedung bisa dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai. Setelah dibangun oleh Dinas PUPR Banggai, barulah dihibahkan ke KPU Banggai.
Dengan begitu, KPU Banggai hanya berkonsentrasj mengurus urusan wajibnya sebagai penyelenggara kepemiluan.
“Nanti dibicarakan dengan PUPR soal pengadaan gedung logistik. Setelah itu baru dihibahkan ke KPU,” ungkap Haji Udin.
Ketua DPC PKB Banggai ini mengaku, wakil rakyat di momen rapat koordinasi itu menaruh harap kerja-kerja KPU Banggai kali ini terlaksana dengan baik.
“Komisioner yang sekarang ini muda-muda, saya lihat mereka penuh semangat,” nilai Haji Udin.
Wakil rakyat tiga periode ini juga menyampaikan hasil rapat koordinasi lainnya. Yakni, terkait dengan politik uang di Kabupaten Banggai yang masuk daftar nomor urut kedua se Indonesia, kategori tertinggi.
“Ini tantangan bagi KPU, tapi dengan sosialisasi dan pendidikan politik dengan tenggat waktu yang ada hingga pemilu mudah-mudahan bisa dikurangi (politik uang). Jangan sampai jadi budaya dan menjadi tradisi kita.
Anggota (Komisioner KPU Banggai) baru, kami memotivasi anak-anak muda, karena masih semangat dalam bekerja. Politik masif cukup tinggi di Kabupaten Banggai,” urai Haji Udin.
Soal anggaran untuk distribusi ke KPU Banggai juga dibahas. Usulan awal, KPU Banggai mengajukan permohonan anggaran sebesa Rp90 miliar lebih. Dari usulan itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai, Abdullah Ali menyampaikan, distribusi anggaran untuk KPU Banggai berada di kisaran Rp70 miliar.
Estimasi anggaran Rp70 miliar sebut Haji Udin, mengambil acuan anggaran KPU Parigi Moutong. Sebab, karakteristik Kabupaten Parigi Moutong hampir sama dengan Kabupaten Banggai.
Jumlah kecamatan di Parigi Moutong berjumlah 23, sama dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Banggai.
“Malah jumlah TPS Parimo itu jauh lebih banyak (dibanding Kabupaten Banggai). Khusus pilkada itu di Parimo sekitar Rp67 miliar.
Kalau bisa anggaran bisa Rp67 miliar untuk KPU Banggai. Malah ada sisa yang bisa digunakan untuk program lainnya,” demikian Syafrudin Husain. (top) ini
**) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow.
