OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Dalam suasana hangat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menggelar dialog interaktif bertajuk “BERANI Ngopi” (Ngobrol Produktif) bersama para pekerja, serikat buruh, dan stakeholder ketenagakerjaan di Kafe Tanaris, Kamis (1/5).
Sambil menikmati aroma kopi robusta yang menggoda, Gubernur Anwar Hafid memaparkan sejumlah program unggulan dalam skema BERANI (Bersama Anwar untuk Inovasi), yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Sulawesi Tengah.
Salah satu terobosan yang disampaikan gubernur adalah rencana menghadirkan kantor gabungan satu atap yang melibatkan perwakilan dinas-dinas provinsi di setiap kabupaten, termasuk UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian persoalan hubungan industrial secara efektif dan efisien.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di kawasan industri padat karya seperti Morowali. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung telah menjadwalkan pertemuan khusus untuk membahas hal tersebut di Jakarta pada 12 Mei 2025.
“Tujuannya agar persoalan ketenagakerjaan bisa ditangani langsung di daerah industri tanpa harus jauh-jauh ke Palu atau daerah lain,” jelas Anwar.
Untuk buruh korban PHK, Pemprov Sulteng melalui program BERANI Sehat menjamin akses layanan kesehatan gratis, meski kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak lagi ditanggung perusahaan. Sementara itu, anak-anak buruh yang cerdas dan berprestasi dapat mengakses beasiswa pendidikan melalui program BERANI Cerdas.
Gubernur juga menyampaikan program BERANI Murah, yaitu subsidi distribusi logistik ke daerah terluar. Dengan demikian, harga bahan pokok seperti beras di Palu, Morowali, dan Buol bisa setara.
Dalam mendukung komunikasi tripartit antara buruh, pemerintah, dan pengusaha, Pemprov Sulteng berkomitmen memperkuat peran Lembaga Kerja Sama (LKS). Selain itu, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di bandara Palu dan Morowali akan diperketat dengan pelibatan petugas Disnakertrans.
“Petugas akan ambil manifest di bandara, lalu dicek ke pusat apakah visanya benar atau hanya visa turis,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan akan mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, serta memastikan bahwa setiap TKA wajib memiliki tenaga kerja lokal binaan guna menciptakan transfer ilmu dan keterampilan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan pekerja, Gubernur Anwar Hafid, Wagub Reny Lamadjido, dan Kadisnakertrans Arnold Firdaus menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga penerima manfaat.
Acara “BERANI Ngopi” menjadi ruang dialog inspiratif yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan buruh demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja di Sulawesi Tengah.
“May Day ini kita manfaatkan untuk mendengar aspirasi pekerja, karena dari obrolan cerdas bersama, bisa lahir kebijakan-kebijakan yang berpihak,” pungkas Gubernur Anwar.
Turut hadir dalam acara ini, Anggota DPRD Sulteng Arnila M. Ali, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, Forkopimda, Kepala BI Sulteng Rony Hartawan, BPJS Ketenagakerjaan, para kepala dinas tenaga kerja kabupaten/kota, serta perwakilan serikat pekerja dan stakeholder lainnya.**
