SALAKAN–Motindok. Kepedulian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan (Bangkep) terhadap kebutuhan masyarakat ternyata demikian besar. Seperti keberadaan rumah sakit pratama di desa lumbi-lumbia Kecamatan Buko Selatan, sejak tahun 2015 silam dibangun tapi hingga kini belum beroperasi. Sementara rumah sakit tersebut sangat dibutukan masyarakat sebagai sarana pelayanan kesehatan.
Melihat kondisi yang memilukan itu, Komisi I DPRD Bangkep langsung bergerak cepat. Kamis (12/4) kemarin, para anggota Komisi I rame-rame menyambangi Kementrian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta. Tujuannya hendak mengkonsultasikan terkait eksistensi rumah sakit tersebut agar bisa diberoperasi layaknya rumah sakit lainnya. Hasilnya pun memuaskan. rumah sakit bisa segera dioperasikan. Hal itu dilontarkan dua anggota Komisi I masing-masing, Asmadi Bidal dan Marice Mandanga ketika ditemui di sebuah hotel tadi malam. Keduannya menyebut, untuk pengeporasian, pemerintah daerah tinggal menerbitkan ijin. “Bisa beroperasi, asal sudah ada ijin dari pemda,” papar Asmadi diamini Marice. Meski begitu keduannya menyebut, jumat (13/4) hari ini, Komisi I tetap akan melanjutkan konsultasi ke Kementrian Kehutana (Kemenhut). “Tujuannya sama untuk rumah sakit pratama juga,” katanya. Lantas mengapa sasaran Konsultasi hanya terfokus pada dua Kementrian tersebut, dua legislator dari PAN dan Golkar itu menyebut, karena faktor rumah sakit pratama tidak beroperasi berada di kawasan hutan produksi. “Kalau di Kemenkes kan tidak masalah, tinggal penerbitan ijin pemda saja, tapi di Kemenhut besok (hari ini,red) kami akan sampaikan lagi hasilnya, yang pasti untuk kebutuhan masyarakat kami DPRD, Komisi I akan terus berrjuang,” tutup keduannya. di Kemenkes sendiri, Komisi I DPRD Bangkep diterima Komisi 1 Kabin Kesehatan dan rujukan Kemenkes Marwan. ZM
