OBORMOTINDOK.CO.ID. BANGGAI– Maraknya operasi perusahaan perkebunan sawit skala besar yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Banggai memicu keprihatinan anggota DPRD setempat. Salah satunya datang dari Rika Syarifudin, anggota DPRD Banggai dari Fraksi Golkar, yang menilai praktik tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara dan merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Rika saat membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Banggai terkait Raperda APBD Perubahan 2025, Rabu (10/8/2025). Dalam pandangan umum fraksinya yang memuat enam poin, salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah penindakan terhadap perusahaan sawit ilegal.
“Perusahaan yang beroperasi tanpa izin jelas melanggar hukum, merusak tatanan ekonomi, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup,” tegas Rika Syarifudin.
Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah Banggai segera membentuk tim gabungan lintas institusi melibatkan ATR/BPN, BPKP, KLHK, serta aparat penegak hukum—untuk menertibkan perusahaan ilegal dan menghitung kerugian negara.
Selain itu, perusahaan-perusahaan sawit yang terbukti beroperasi tanpa HGU diminta dikenakan denda pajak besar serta diwajibkan mengembalikan hasil hutan yang dieksploitasi secara ilegal ke kas daerah.
Selain menyoroti perkebunan sawit, Fraksi Golkar juga merekomendasikan pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan nikel di Siuna. Mereka meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan sementara hingga ada penyelesaian yang jelas.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar juga menyampaikan lima catatan penting lainnya:
Tindak lanjut aspirasi masyarakat termasuk tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam RDP beberapa waktu lalu.
Pemangkasan belanja modal yang dinilai menghambat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase.
Tingginya angka inflasi di Banggai yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Lambatnya realisasi anggaran OPD yang berisiko menggagalkan target pembangunan.
Komitmen politik anggaran yang harus berpihak pada rakyat dan sejalan dengan visi-misi “Gerbang Timur” serta sembilan program unggulan daerah.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Amiruddin dan Wakil Bupati Furqanuddin Masulili yang dinilai telah membawa kemajuan signifikan bagi daerah. Mereka menilai visi-misi “Gerbang Timur” menjadi arah pembangunan yang jelas, terstruktur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Langkah tegas Rika Syarifudin mendapat dukungan penuh dari warga Batui dan Batui Selatan. Mereka berharap perjuangan yang disuarakan di DPRD benar-benar ditindaklanjuti hingga ke level lapangan.
“Langkah Rika Syarifudin sangat luar biasa. Kami berharap ini tidak hanya berhenti di rapat DPRD, tetapi benar-benar diselesaikan sampai tuntas agar masyarakat mendapatkan haknya,” ujar Sukrin, salah satu warga Batui.**
