OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU— Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mempercepat pembangunan Sulteng Nambaso—Sulteng yang besar, maju, dan terkemuka di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Sulawesi Tengah di Hotel Aston Palu, Minggu (10/8), yang turut dihadiri oleh Ketua Umum IKA PMII sekaligus Anggota VI BPK-RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA., CSFA.
“Tidak ada lagi kesuksesan yang hanya bergantung pada kemampuan individu. Sinergitas dengan seluruh elemen, termasuk PMII, adalah kunci dalam membangun Sulteng,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur Anwar menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menuju kemandirian fiskal. Dalam APBD Perubahan 2025, PAD Sulteng diproyeksikan naik dari Rp 2,1 triliun menjadi Rp 2,5 triliun, atau meningkat sebesar Rp 400 miliar.
“Kita terus menggali potensi PAD dari berbagai sektor yang selama ini belum dioptimalkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan sejak 2023 dan 2024 dengan total mencapai Rp 500 miliar. Gubernur berharap BPK-RI dapat membantu menyuarakan kepentingan daerah atas hak tersebut.
“Dana ini sangat dibutuhkan untuk menopang pembiayaan pembangunan,” imbuhnya.
Meskipun Sulawesi Tengah dikenal sebagai lumbung nikel nasional, kontribusi DBH nikel untuk daerah dinilai masih minim. Dari total Rp 571 triliun devisa nasional per tahun dari sektor nikel, Sulteng hanya menerima Rp 220 miliar.
“Ini ketimpangan yang sangat nyata. Regulasi harus lebih berpihak kepada daerah penghasil,” tegas Gubernur Anwar.
Sebagai solusi, pemerintah provinsi mendorong inovasi pajak daerah seperti Pajak Air Permukaan melalui Pergub Nomor 15 Tahun 2025, serta optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terbukti sukses di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Gubernur Anwar Hafid juga menjelaskan berbagai peluang investasi dan pengembangan infrastruktur yang dirancang untuk menjadikan Sulteng sebagai Koridor Timur Indonesia. Beberapa sektor unggulan yang dikembangkan meliputi:
Perkebunan: Kelapa dan durian yang sudah diekspor langsung ke Tiongkok melalui Pelabuhan Pantoloan.
Pertanian: Program cetak sawah baru seluas 10.000 hektar guna mendukung kedaulatan pangan.
Perikanan: Potensi laut dan tambak darat di Donggala dan Banggai serta 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Untuk mendukung mobilitas dan konektivitas, sejumlah infrastruktur strategis juga sedang dirancang, di antaranya, Jalan Tambu-Kasimbar, Jalur arteri logistik dari Indonesia Timur ke IKN dan wilayah barat, yang akan memangkas jarak tempuh hingga 40 km.
Jalur alternatif seperti, Sausu (Parigi Moutong) – Palolo (Sigi), Siniu (Parigi Moutong) – Pantoloan (Palu) dan By Pass Parigi – Palu.
“Jalur ini akan menjadi solusi atas ketergantungan pada jalur Kebun Kopi yang rawan longsor dan perbaikan,” tambahnya.
Menanggapi gagasan-gagasan strategis tersebut, Ketum IKA PMII Fathan Subchi menyampaikan apresiasi dan optimisme terhadap kemajuan Sulteng di masa mendatang.
“Kami yakin Sulawesi Tengah bisa menjadi provinsi yang besar dan maju,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa BPK-RI akan mengkaji regulasi pusat terkait hak daerah atas hasil tambang dan optimalisasi pajak daerah. Ia menyoroti bahwa permasalahan yang dihadapi Sulteng juga dialami oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia Timur.
“Problem seperti ini umum terjadi. Ini harus kita benahi bersama demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Kegiatan Muswil IKA PMII Sulteng turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo, Forkopimda, Ketua PW IKA PMII Sulteng Rahmawati M. Nur, S.Ag, serta perwakilan ormas dan mitra kerja.
Acara ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Cabang IKA PMII Kota Palu dan Kabupaten Donggala periode 2025–2030, sebagai langkah awal konsolidasi alumni PMII dalam mendukung pembangunan daerah.**
Sumber: (Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
