OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan komitmen kuat dalam menurunkan angka kemiskinan yang tercatat mencapai 1.627.801 jiwa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menegaskan bahwa tantangan besar ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi tanpa kolaborasi yang solid bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Untuk itu, Gubernur Anwar memperkenalkan formula 4K Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan sebagai fondasi sinergitas antarlevel pemerintahan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kalau kita semua sudah mesra DPRD dengan pemerintah, forkopimda dengan pemda, provinsi dengan kabupaten/kota maka persoalan kemiskinan bisa diselesaikan,” ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029, Senin (30/6), di Gedung Wanita Bidarawasia, Palu.
Gubernur menyoroti tiga sektor utama yang menjadi prioritas intervensi strategis pemerintah hingga 2029, yakni:
1. Pendidikan: Wajib Belajar 13 Tahun dan Program BERANI Cerdas
Pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah daerah telah mendeklarasikan wajib belajar 13 tahun plus kuliah. Program unggulan BERANI Cerdas juga telah mengambil alih pembiayaan pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SLB, sehingga tidak ada lagi pungutan di sekolah negeri.
Selain itu, beasiswa kuliah diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu melalui jalur afirmasi dan jalur prestasi (IPK ≥ 3.00). Pada kesempatan Musrenbang, Gubernur Anwar secara simbolis menyerahkan beasiswa BERANI Cerdas kepada penerima manfaat.
“Saya yakin, dalam 10 tahun ke depan, satu rumah satu sarjana akan terwujud,” tegasnya.
Gubernur juga meminta agar program pendidikan di tingkat kabupaten/kota selaras dengan BERANI Cerdas, termasuk meniadakan pungutan di PAUD, SD, dan SMP serta mengalihkan program beasiswa kuliah daerah ke sektor lain karena sudah ditanggung provinsi.
2. Kesehatan: Program BERANI Sehat Tanggung Pengobatan Warga Tidak Mampu
Melalui program BERANI Sehat, Pemprov Sulteng menanggung biaya pengobatan bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan maupun menunggak iuran BPJS Kesehatan. Jumlah warga penerima manfaat melonjak dari 1.300 menjadi lebih dari 19.000 orang per bulan.
Program ini bahkan mencakup pembiayaan penyakit berat yang tidak dijamin BPJS, seperti tumor, kanker, serta korban kecelakaan tunggal dan pembusuran.
Gubernur Anwar meminta kepala daerah mengalihkan program serupa di kabupaten/kota untuk efisiensi anggaran dan memaksimalkan peran provinsi.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data warga miskin melalui Dinas Sosial agar mereka terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Pendapatan: BLK dan Potensi Fiskal Daerah
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemprov Sulteng menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan tenaga kerja terampil yang siap diserap industri.
Sektor pertanian dan perikanan juga didorong melalui penguatan potensi “emas hijau” dan “emas biru”.
Sementara itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov mengoptimalkan potensi pajak daerah seperti: Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
“Saya sudah revisi Pergub Pajak Air Permukaan dengan standar tarif maksimal,” jelas Gubernur.
Ia juga menginstruksikan agar kendaraan operasional perusahaan segera beralih ke plat nomor DN dan mempercepat implementasi PBBKB. Kepala daerah diminta berperan aktif dalam mendata dan menginventarisasi wajib pajak di wilayah masing-masing.
“Tiga hal ini saya tekankan agar pendapatan kita naik,” pungkasnya, menegaskan pentingnya peningkatan PAD untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. **
