OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya inovasi dan koordinasi lintas daerah dalam memperlancar pelayanan perizinan dan penanaman modal di Sulawesi Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani, serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah melalui Zoom Meeting, pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid memberikan apresiasi terhadap tingginya angka investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparat dalam memberikan pelayanan kepada investor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah dengan tingkat investasi sangat tinggi. Ini adalah anugerah yang datang dari kerja keras kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada investor,” kata Gubernur.
Gubernur juga mengungkapkan bagaimana geliat investasi di sektor industri pengolahan nikel telah menjadikan Sulawesi Tengah sebagai primadona dunia dalam sektor tersebut. Namun, ia menekankan bahwa untuk terus menarik investor, kepercayaan dan rasa aman dalam pelayanan perizinan menjadi faktor kunci.
Mengutip pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, Anwar menekankan pentingnya kecepatan dan inovasi dalam pelayanan. Ia membandingkan sistem perizinan yang diterapkan di negara maju, seperti Turki, di mana proses pengurusan izin bisa dilakukan secara daring, tanpa harus datang ke kantor.
“Di Turki, orang tidak perlu lagi datang ke kantor untuk urus izin. Mereka bisa mengajukan izin langsung dari rumah atau hotel. Inovasi seperti ini harus kita adopsi di Sulawesi Tengah agar investor merasa nyaman dan proses perizinan lebih efisien,” ujar Anwar.
Gubernur juga mengingatkan bahwa investasi tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi banyak warga lokal yang kini memiliki kapasitas dan jaringan untuk menjadi investor. Oleh karena itu, ia berharap agar seluruh Kepala Dinas PTSP dapat menciptakan sistem pelayanan yang adil dan mendorong partisipasi masyarakat.
Namun, Anwar juga mengingatkan mengenai potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen yang bisa merugikan petugas pelayanan perizinan dan membahayakan reputasi pemerintah. Ia mencontohkan kasus di Morowali terkait aksi protes masyarakat terhadap perusahaan yang mengambil air baku tanpa izin sah, yang ternyata disertai dokumen rekomendasi palsu.
“Jika ingin menerbitkan perizinan, pastikan untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas. Karena saat ini apapun bisa dipalsukan,” tegasnya.
Gubernur Anwar juga menyarankan perlunya pengembangan sistem aplikasi digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen dan memastikan integritas proses perizinan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia meminta agar setiap izin yang diterbitkan oleh provinsi wajib dikomunikasikan kepada pemerintah kabupaten/kota terkait, sehingga tidak ada miskomunikasi dan perbedaan kewenangan.
“Setiap izin yang menjadi kewenangan gubernur harus diketahui oleh teman-teman di kabupaten/kota. Hal ini agar kita tidak saling menyalahkan saat terjadi masalah, karena kita semua adalah bagian dari pemerintah,” ungkap Anwar.
Sebagai langkah lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid berencana untuk turun langsung ke kabupaten-kabupaten bersama seluruh kepala dinas provinsi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinkronisasi antara program gubernur dan kepala daerah, serta memanfaatkan dana yang terbatas secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
“Gubernur, bupati, dan wali kota itu memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah. Insya Allah, saya akan turun ke kabupaten-kabupaten bersama kepala dinas untuk duduk bersama bupati, wali kota, dan seluruh kepala dinas, supaya kita bisa sinkron,” tutup Gubernur.**
