OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi dari perwakilan Asosiasi Dealer Mobil se-Sulawesi Tengah pada Jumat (11/7/2025), bertempat di ruang kerjanya. Pertemuan ini membahas kelanjutan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembelian kendaraan baru, sekaligus mendorong peningkatan transaksi kendaraan di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan asosiasi, Padlan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas kebijakan penurunan tarif PKB yang berlaku sejak 5 Januari hingga 5 Juli 2025, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur.
Kebijakan tersebut dinilai mampu meredam kenaikan harga kendaraan yang dipicu oleh tekanan regulasi dari pemerintah pusat dan dinamika pasar otomotif nasional.
“Kami bersyukur, insentif ini membuat harga mobil tetap terjangkau bagi masyarakat. Sebelumnya kami khawatir ada kenaikan harga karena perubahan formula pembagian pajak pusat-daerah. Tapi alhamdulillah, kebijakan itu ditunda hingga Desember. Kami berharap insentif ini bisa diperpanjang sampai akhir tahun,” ujar Padlan.
Diskusi kemudian mengarah pada pentingnya menjaga daya saing harga kendaraan di Sulteng, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Makassar (Sulawesi Selatan) dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Menurut asosiasi dealer, perbedaan tarif pajak, biaya logistik, serta insentif dari dealer sangat memengaruhi pilihan konsumen dalam membeli kendaraan.
“Jika selisih harga antar daerah bisa ditekan, masyarakat tentu lebih memilih beli di Sulteng. Dampaknya bukan hanya untuk kami, tapi juga memberi kontribusi langsung ke pendapatan daerah,” ungkap perwakilan dealer Toyota.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sektor otomotif sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa Pemprov tengah merancang kebijakan lanjutan untuk memperpanjang insentif PKB hingga akhir Desember 2025.
“Pajak kendaraan memang sumber pendapatan daerah. Tapi kalau tarifnya tidak kompetitif, masyarakat bisa beli kendaraan di luar daerah. Kita harus cari solusi tengah—pendapatan daerah tetap terjaga, tapi pembeli tidak terbebani. Kalau transaksi meningkat, pendapatan daerah juga ikut naik,” tegas Anwar Hafid.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov, pelaku usaha, dan otoritas pelabuhan guna meningkatkan efisiensi distribusi kendaraan. Menurutnya, jika pengiriman kendaraan dapat dilakukan langsung dari pelabuhan Surabaya ke pelabuhan-pelabuhan di Sulteng, maka harga kendaraan akan menjadi lebih murah dan bersaing.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan awal untuk terus melakukan evaluasi dan kajian terhadap tarif PKB secara berkala. Pemerintah Provinsi dan asosiasi dealer sepakat membuka ruang kolaborasi berkelanjutan demi menjaga iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berpihak pada masyarakat Sulawesi Tengah.**
