OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Sulawesi Tengah bersama perwakilan perbankan daerah, di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas kendala teknis pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) online yang terintegrasi dengan Bank Sulteng.
Turut hadir Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng Bonny Hardi Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie, serta jajaran pengurus DPD Perbarindo Sulteng.
Dalam pengantarnya, Rudi Dewanto menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SIPD dan SP2D Online. Namun, dalam praktiknya terdapat hambatan, khususnya pada pemotongan gaji ASN untuk pembayaran kredit di luar Bank Sulteng.
Saat ini, menu pada SP2D online belum menyediakan fitur untuk melakukan potongan gaji ASN guna membayar cicilan kredit di lembaga keuangan atau bank lain.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa penerapan SP2D online merupakan kebijakan pemerintah pusat bekerja sama dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan gaji ASN.
Meski demikian, ia mengakui perlunya solusi yang tidak hanya mengikuti ketentuan SP2D online, tetapi juga tidak menghambat operasional perbankan lain.
“Semua pihak harus mencari jalan tengah, sehingga ASN tidak dirugikan dan perbankan tetap bisa beroperasi dengan baik,” tegasnya.
Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie, menambahkan bahwa SP2D online yang merupakan produk Kementerian Dalam Negeri saat ini memang belum mengakomodasi pemotongan gaji untuk angsuran di bank lain.
Ia menyatakan kesiapannya membantu mencari solusi, salah satunya dengan meminta setiap lembaga keuangan di Sulawesi Tengah untuk mengirimkan daftar kredit ASN. Dengan begitu, mekanisme pembayaran angsuran dapat diatur secara terkoordinasi.
Gubernur Anwar Hafid berharap koordinasi antara Bank Sulteng dan perbankan lain dapat semakin diperkuat. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan ASN sebagai debitur sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan daerah.**
