OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, mengakui bahwa sektor industri pengolahan, khususnya hilirisasi nikel, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Kesatu DPRD Provinsi Sulteng dalam agenda Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Sulteng, Senin (14/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid memaparkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Sulteng untuk tahun anggaran 2025 diproyeksikan mencapai Rp5,754 triliun.
Rincian proyeksi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,537 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,178 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp38,274 miliar.
“Proyeksi ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal I tahun 2025 yang mencapai 8,69 persen,” ujar Anwar Hafid.
Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,6 persen terhadap perekonomian nasional, serta menyumbang 24 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
Gubernur juga menyoroti peran signifikan sektor industri pengolahan, terutama hilirisasi nikel, dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, sektor strategis lainnya seperti pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta perdagangan turut memberikan sumbangsih yang besar.
“Kinerja pembangunan juga semakin membaik berkat sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, dan dunia usaha,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, Anwar Hafid optimistis target pembangunan tahun 2025 dapat tercapai, khususnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada kisaran 10 hingga 10,5 persen.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng, H. Arus Abdul Karim, serta dihadiri oleh para anggota legislatif lintas fraksi, jajaran eksekutif pemerintah provinsi termasuk Sekretaris Daerah Dra. Novalina, M.M, staf ahli gubernur, para asisten, serta kepala perangkat daerah.**
