OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Periode Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut digelar di Livistona Room Lantai 2 Hotel Best Western Coco Palu, Kamis (12/02/2026), dan dihadiri narasumber, tim ahli, serta para enumerator IDI yang akan terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan verifikasi data demokrasi di daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang demokrasi yang sehat dan kuat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, demokrasi yang berkualitas akan melahirkan kebijakan publik yang responsif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Novalina.
Ia menjelaskan, IDI mengukur perkembangan demokrasi di daerah melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
“IDI menjadi potret kebebasan berdemokrasi masyarakat sipil sekaligus gambaran pelaksanaan hak-hak politik warga dalam melihat kualitas Indeks Demokrasi Indonesia di daerah,” jelasnya.
Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam memperkuat partisipasi publik, menjaga kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.
Sekda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang kondusif, damai, dan bermartabat.
“Demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan umum, tetapi juga bagaimana kita membangun budaya dialog, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Sulawesi Tengah adalah daerah yang majemuk, dan keberagaman adalah kekuatan kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses pengumpulan dan verifikasi data yang objektif, independen, serta profesional agar hasil IDI benar-benar mencerminkan kondisi riil demokrasi di daerah.
Menurutnya, demokrasi yang kuat akan menciptakan stabilitas daerah. Stabilitas tersebut akan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, IDI Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami kenaikan tipis. Namun, di balik peningkatan tersebut, terjadi pergeseran signifikan pada tiga aspek utama penyusun indeks.
Aspek Kebebasan justru mengalami penurunan tajam sebesar 14,53 poin, yang dipicu melemahnya indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Menutup sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menginisiasi serta memfasilitasi kegiatan FGD tersebut, termasuk kepada seluruh narasumber dan peserta yang berkontribusi dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang produktif, terbuka, dan solutif. Sampaikan gagasan dan masukan secara konstruktif demi perbaikan bersama,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M., Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Dahri Saleh, M.Si., perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), unsur Forkopimda, serta para peserta FGD IDI 2025.**
