OBORMOTINDOK.CO.ID. Banggai– Kepala Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Satuwo Andi Tahang menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria yang dinilai tidak transparan dalam penanganan konflik agraria di wilayahnya.
Konflik tersebut melibatkan masyarakat Desa Masing dengan PT Sawindo Cemerlang, sebuah perusahaan kelapa sawit yang diduga telah menyerobot lahan warga.
Saat ditemui pada Rabu (27/8/2025), Satuwo mengungkapkan bahwa rapat Satgas Konflik Agraria yang digelar sejak Senin (25/8) hingga Kamis (28/8) di Kantor Bupati Luwuk Banggai, tidak melibatkan PT Sawindo Cemerlang dalam daftar undangan.
“Seharusnya, Pak Gubernur dan Tim Satgas mengundang PT Sawindo Cemerlang. Mereka adalah pihak yang diduga menyerobot lahan masyarakat Desa Masing,” ujar Satuwo saat diwawancarai di Dusun III Masing.
Ia juga menduga ada pihak tertentu yang sengaja mencoba mengaburkan isu penyerobotan lahan, sehingga PT Sawindo tidak diikutsertakan dalam forum diskusi resmi.
Sebelumnya, Pemerintah Desa Masing telah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan ini ke DPRD Kabupaten Banggai. Menanggapi aduan tersebut, DPRD melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan memutuskan bahwa PT Sawindo Cemerlang harus menghentikan seluruh aktivitasnya hingga konflik terselesaikan.
Namun, menurut informasi terbaru yang diterima warga, perusahaan tersebut masih tetap melanjutkan aktivitas pengelolaan lahan di wilayah yang disengketakan.
“Konflik ini jelas merugikan masyarakat. Pemerintah provinsi dan tim Satgas seharusnya mengetahui secara jelas mana lahan yang bermasalah,” tegas Satuwo.
Padahal telah jelas apa yang di sebutkan Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, terkait permasalahan ini. Ia menyebutkan bahwa dari total 12.000 hektare lahan yang dikelola PT Sawindo Cemerlang, hanya sekitar 6.000 hektare yang memiliki izin resmi. Sisanya diduga tidak memiliki legalitas yang sah.
Persoalan antara masyarakat dan PT Sawindo Cemerlang bukan hal baru. Konflik agraria ini telah berlangsung cukup lama tanpa adanya penyelesaian yang konkret dari pemerintah daerah.
Masyarakat Batui dan Batui Selatan kini berharap kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar segera turun tangan menyelesaikan konflik agraria yang telah merugikan banyak warga.
“Harapan kami, Pak Gubernur mau mendengarkan keluhan masyarakat dan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT Sawindo Cemerlang, agar persoalan ini bisa diselesaikan secara adil dan transparan,” tutup Satuwo. (sal)
