OBORMOTINDOK.CO.ID. BANGGAI– Inflasi menjadi salah satu isu ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga ongkos produksi semuanya berkaitan erat dengan inflasi. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang inflasi sangat penting, terlebih bagi pejabat publik dan legislator yang memiliki peran besar dalam menyampaikan aspirasi serta mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
Sayangnya, pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banggai baru-baru ini menuai kritik karena dinilai tidak memahami konsep dasar inflasi. Dalam pernyataannya, inflasi hanya digambarkan sebagai kenaikan harga sesaat pada beberapa komoditas. Padahal, menurut literatur ekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam periode tertentu.
Dengan kata lain, inflasi tidak bisa hanya diukur dari satu atau dua harga barang di pasar, tetapi melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan kondisi riil perekonomian.
Sekretaris Umum HMI Cabang Luwuk Banggai, Hendra DG Tiro, menilai pernyataan tersebut berbahaya. Menurutnya, ketidakpahaman seorang legislator terkait inflasi bukan persoalan kecil.
“Pertama, hal ini bisa menyesatkan publik. Masyarakat awam sering menganggap pernyataan pejabat publik itu benar, meskipun secara teori keliru. Kedua, kondisi ini dapat melemahkan fungsi DPRD sebagai lembaga politik yang seharusnya mampu mengawasi kebijakan ekonomi daerah,” jelas Hendra.
Ia menegaskan, jika pemahaman dasar tentang inflasi saja keliru, sulit bagi DPRD untuk merumuskan solusi strategis menghadapi gejolak harga di lapangan.
Lebih lanjut, Hendra menekankan bahwa literasi ekonomi sangat krusial bagi wakil rakyat. DPRD bukan hanya corong aspirasi, tetapi juga mitra kritis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menekan laju inflasi.
Inflasi sendiri tidak hanya dipengaruhi faktor lokal seperti kelangkaan pasokan pangan atau terganggunya distribusi, tetapi juga faktor nasional dan global, seperti kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kebijakan fiskal pusat.
“Seorang legislator yang memahami hal ini seharusnya mampu memberikan rekomendasi konstruktif, misalnya mendorong penguatan stok pangan strategis di pasar lokal, mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok, hingga mendukung program subsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Hendra berharap, wakil rakyat di Banggai tidak hanya mengeluarkan pernyataan populis yang miskin analisis. DPRD Kabupaten Banggai memiliki kewenangan politik sekaligus tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan daerah tidak semakin membebani masyarakat kecil.
“Oleh karena itu, setiap anggota DPRD—khususnya pimpinan fraksi—wajib memperdalam literasi ekonomi, baik melalui diskusi akademis, pelatihan, maupun kerja sama dengan pakar,” tambahnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan denyut nadi kesejahteraan masyarakat. Jika dipahami secara keliru, maka kebijakan yang dihasilkan pun bisa salah arah.
“Ketua Fraksi Gerindra dan seluruh legislator di Banggai perlu menjadikan kritik ini sebagai cermin. Pemahaman teori ekonomi yang kuat adalah modal utama agar politik benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.**
