OBORMOTINDOK.CO.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah dimulai dari proses perencanaannya.
Hal tersebut dikatakan Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin 13 Desember 2021 berkait pengumuman dan penahanan 15 tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun 2019.
Adapun 15 tersangka itu terdiri dari 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 dan lima Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023.
Alex mengatakan, sewaktu KPK menindak anggota DPRD, modus yang dilakukan hampir sama, yaitu anggota DPRD itu mencari keuntungan untuk diri sendiri dalam persetujuan APBD maupun penentuan pemenang lelang proyeknya.
Katanya, pengusaha yang akan mengerjalan melakukan ijon proyek. Pengusaha berusaha agar ditunjuk sebagai pemenang lelang.
“Artinya apa? Proses korupsi dalam pengadaan barang dan jasa proyek-proyek itu sebenarnya sudah dimulai dari proses perencanaan dengan menetapkan nanti siapa yang akan mengerjakan proyek-proyek sudah disetujui dalam APBD,” ujar Alex.
Ia mengatakan ketika pelaksana proyek sudah ditentukan dalam proses perencanaan, praktis proses lelangnya hanya formalitas.
“Ketika lelang formalitas, pasti harga yang terbentuk juga tidak kompetitif ada kemungkinan ‘mark up’ dan lain sebagainya. Pelaksanaannya pun pasti bermasalah demikian juga sampai dengan pertanggungjawabannya. Rentetannya seperti itu. Ketika korupsi itu sudah dimulai dari proses perencanaannya pasti sampai ke hilirnya itu juga pasti akan bermasalah,” tuturnya.
Oleh karena itu, katanya, KPK mengingatkan DPRD sebagai representasi masyarakat seharusnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. *
Sumber: Antara
