OBORMOTINDOK.CO.ID. Jakarta— Anggota Komite II DPD RI, Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt., mendesak PT PLN (Persero) untuk segera mengatasi krisis listrik yang melanda tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni Morowali, Morowali Utara, dan Banggai, Selasa, 10 Desember 2024.
Desakan ini disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, Ph.D., dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI yang berlangsung di Gedung Senayan.
Agenda rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batubara.
Dalam rapat tersebut, Febriyanthi menyatakan dukungannya terhadap penguatan sistem hilirisasi melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara.
Menurutnya, hilirisasi memiliki dampak positif yang signifikan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, hingga nilai tambah produk yang mampu meningkatkan nilai ekonomis daerah.
“Dengan hilirisasi, manfaatnya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar, tetapi juga memberikan efek berantai yang besar, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain membahas isu listrik, Febriyanthi juga menyoroti pentingnya perusahaan tambang menerapkan prinsip sustainable and responsible mining.
Ia menegaskan agar perusahaan tidak meninggalkan masalah lingkungan baru, seperti lubang tambang yang menganga tanpa solusi rehabilitasi.
“Perusahaan harus konsisten menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab agar tidak menciptakan kerusakan lingkungan yang berdampak panjang bagi masyarakat dan ekosistem,” tambahnya.
RDPU tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pakar dari berbagai bidang, antara lain:
Luky A. Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D. – Sekretaris SKK Migas
Priyadi – Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
Sudirman Windhy H., S.T., M.M., IPU., ASEANEng – Ketua Umum PERHAPI
Prof. Dr. Ir. Sri Harjanto – Akademisi Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Dr. Masagus Ahmad Azizi, S.T., M.T. – Akademisi Universitas Trisakti
Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, diharapkan RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara mampu menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi sektor pertambangan sekaligus mengatasi tantangan-tantangan yang ada, termasuk krisis listrik di daerah penghasil tambang.
Krisis listrik di Morowali, Morowali Utara, dan Banggai menjadi sorotan utama dalam rapat ini.
Febriyanthi meminta PLN segera mengambil langkah konkret untuk menjamin pasokan listrik yang stabil di kawasan tersebut, mengingat pentingnya listrik bagi aktivitas masyarakat dan kelangsungan operasional perusahaan tambang di daerah tersebut.
“Pasokan listrik yang memadai adalah kebutuhan mendasar, terutama bagi daerah yang berkontribusi besar dalam sektor pertambangan. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Febriyanthi.
Dengan berbagai isu yang diangkat dalam RDPU ini, Komite II DPD RI berharap semua pihak terkait, termasuk PLN, pemerintah, dan perusahaan tambang, dapat bersinergi untuk menghadirkan solusi yang komprehensif demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. (teguh).
