OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menegaskan bahwa “Berani Sehat” merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam layanan kesehatan yang masih dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Pernyataan ini disampaikan dr. Reny saat menghadiri program dialog publik “Kopi Anda” (Komentar dan Opini Anda) di LPP RRI Palu, Selasa (15/7/2025). Dialog tersebut juga menghadirkan narasumber Dr. Irwan Waris, M.Si, selaku Pengamat Kebijakan Publik, serta Efraim Lario, S.Kep., Ns, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Ampana.
Dalam kesempatan itu, dr. Reny mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di Sulawesi Tengah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki jaminan, bahkan ada yang memiliki BPJS namun tidak aktif akibat menunggak iuran.
“Masih ada warga kita yang tidak punya jaminan kesehatan, dan yang punya BPJS pun sering kali tidak aktif. Bahkan tenaga kerja lepas masih banyak yang tidak tercakup,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat menghadirkan inovasi dengan membuka akses layanan kesehatan cukup menggunakan KTP Sulteng. Program ini terintegrasi dengan sistem data BPJS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Sosial melalui aplikasi digital bernama SEHATI.
“Melalui program ini, masyarakat tetap bisa dilayani meski BPJS-nya tidak aktif, bahkan jika belum terdaftar sekalipun,” jelasnya.
Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 19.662 warga telah memanfaatkan layanan kesehatan dari program Berani Sehat. Mayoritas dari jumlah tersebut berasal dari kelompok peserta BPJS yang sebelumnya tidak aktif, yang jumlahnya mencapai 158 ribu jiwa. Capaian ini turut mendorong peningkatan angka Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sulawesi Tengah yang kini telah mencapai 86%, dengan target menyentuh 100% dalam waktu dekat.
Sementara itu, Dr. Irwan Waris memberikan apresiasi terhadap program tersebut, namun mengingatkan pentingnya perencanaan keuangan yang matang agar program ini berkelanjutan.
“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi pemerintah perlu memperhitungkan pembiayaannya secara sistematis. Jika tidak, beban rumah sakit akan semakin berat,” katanya.
Ia juga menyarankan agar ada segmentasi penerima manfaat. Menurutnya, warga yang mampu sebaiknya tetap menggunakan layanan BPJS secara mandiri, sementara bantuan pemerintah difokuskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
Menanggapi hal itu, Wagub dr. Reny menjelaskan bahwa pembiayaan Berani Sehat tidak sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Dari sekitar 3 juta penduduk Sulawesi Tengah, 50% di antaranya telah dijamin melalui Program Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat. Sisanya dibagi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Untuk peserta BPJS mandiri seperti pegawai bank dan perusahaan swasta lainnya, tidak kami ganggu. Fokus kita adalah kelompok rentan yang belum memiliki akses layanan kesehatan,” tegasnya.
Wagub juga memastikan bahwa semua rumah sakit di Sulawesi Tengah yang bermitra dengan BPJS, termasuk di Kota Palu, telah diarahkan untuk menerima pasien program Berani Sehat. Langkah ini diambil agar tidak terjadi penumpukan pasien hanya di RSUD Undata Palu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari dukungan infrastruktur, transportasi, hingga keterlibatan pemangku kepentingan sosial, agar program ini dapat menjangkau wilayah terpencil termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
