OBORMOTINDOK.CO.ID – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenjarakan mafia di pelabuhan, karena banyak praktik kecurangan di sana.
Hal itu dikatakan Luhut dalam website seminar Stranas PK bertema “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan”, Kamis (11/11/2021).
Menurut Luhut, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai harapan.
“Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok. Saya mohon KPK, kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut.
“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” tambahnya.
Luhut menyebut, pengawasan di pelabuhan itu sangat diperlukan untuk mewujudkan pelabuhan Indonesia yang hebat.
“Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya dijalankan di Batam, tapi diimplementasikan di 10 pelabuhan utama di Indonesia. itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan,” katanya.
Luhut mengatakan, pengiriman barang di Indonesia sebanyak 80 persen berasal dari negara lain. Sedangkan pelabuhan di Indonesia kurang efektif dan ini menjadi salah satu kelemahan suatu negara.
“80 persen merupakan cargo transhipment dari negara lain. Sebaliknya pelabuhan kurang produktif dan efisien dapat jadi kelemahan suatu negara,” katanya.
“Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkurang lah minat pebisnis berinvestasi dan berkuranglah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah,” tambahnya. *
Sumber: Detik.com
