Catatan : Gafar Tokalang
Pemred Obormotindok.co.id
FAKTA menyebutkan kepada kita bahwa sampai saat ini, target pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah, baik pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai harapan. Hingga memasuki akhir tahun, realisasi pendapatan daerah masih bertengger pada angka 73 persen. Sudah pasti sangat jauh dari harapan.
Apa yang menggelitik dari fakta ini? Bahwa klaim pertumbuhan ekonomi daerah membaik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, belum sepenuhnya dapat diyakini. Setidaknya, fakta tidak tercapainya target pendapatan asli daerah menjadi salah satu gambaran, betapa geliat ekonomi yang terjadi di daerah ini, ternyata belum mampu mendorong kemandirian daerah dalam konteks pengelolaan sumber sumber keuangannya.
Bertahun tahun daerah kita bergantung pada “subsidi” pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam struktur pendapatan. Alhasil, ketika dana perimbangan merosot, pemerintah daerah seperti kelimpungan menghadapinya. Saling salah menyalahkan antar lembaga pemerintah di daerah-pun menjadi tontonan warga, yang sejatinya mereka tak tahu menahu soal itu.
Daerah yang menjadi salah satu penghasil minyak dan gas bumi ini ternyata tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang baik. Espektasi yang didengungkan sejak awal proyek eksploitasi gas alam di Batui itu, seolah menjadi kuburan bagi setiap mimpi dan harapan harapan yang pernah kita dibuat.
Kita seolah menjadi daerah yang hebat dalam khayalan, namun menderita dalam kenyataan. Dana bagi hasil yang diterima setiap tahun, juga tidak sesuai harapan. Kita semua menjadi saksi betapa manisnya kata-kata para elit korporasi industri migas, pada pemaparan awal awal proyek multinasional itu.
Cerita manis dengan bumbu-bumbu multiplier player effect hingga program corporate social responsibility (CSR) pada akhirnya hanya menjadi dongeng masa lalu.
Selain itu, mana dampak pembangunan sektor pariwisata yang katanya akan mendorong pendapatan asli daerah? Kunjungan wisatawan akan meningkat dan akan memberi dampak pada pendapatan pajak hotel dan restoran, semua juga hanya menjadi cerita. Alih-alih mengelolah pendapatan daerah untuk kepentingan rakyat, badan pendapatan daerah justru menjadi kandang bagi para elit yang menggurita menggerogoti uang rakyat.
Persentase kekuasaan atas klaim kemandiarian ekonomi dengan sederet piagam penghargaan, memang sesuatu yang membanggakan. Bahkan patut untuk diberikan jempol berlapis. Tetapi apa gunanya semua itu jika pada kenyataanya nurani kita tidak mengakuinya secara tulus ?
