BANGKEP-MOTINDOK. Aliansi Masyarakat Peling Menggugat (AMPM), melakukan aksi Demo dibeberapa titik pusat Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan, salah satunya Kantor DPRD Bangkep dengan menggunakan mobil Hilux yang bermuatan Sound sistem.
Ada 9 tuntutan yang menjadi bahan orasi dalam aksi demo tersebut, yakni :
- Agar Bupati bangkep segera aktif kembali untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- Manakala Bupati dalam keaadaan sibuk akibat proses hukum yang sedang dijalani, agar segera memberikan mandat penuh kepada wakil bupati untuk bisa mengambil keputusan demi lancarnya pemerintahan.
- Manakala Bupati tidak melaksanakan tugas, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
- Status Sekda segera didefinitifkan
- Dinas Perikanan diminta transparan soal anggaran ABT 2017, terkait perencanaan Tambak udang dan bantuan kelompok nelayan.
- badan Penanggulangan (BPBD) agar transparan soal pengelolaan APBN 2017.
- Soal ASN transferan yang menjabat, Kadis Keuangan, Sosial, ULP, yang Non prosedural.
- BPM–PD agar menjelaskan mengenai pengadaan buku perpustakaan desa yang tidak melalui mekanisme.
- Manakala poin ke 8 melanggar aturan, AMPM meminta kepada BPK dan pihak penegak hukum untuk segera memprosesnya.
Meski hanya beranggotaan lima orang saja dengan Koordinator Lapangan (Korlap) Sartun. SH, diterima langsung oleh wakil ketua II DPRD Israfil Malinggong yang didampingi Asmadi Bidal. “Soal tuntutan terkait Dana Desa (DD) pengadaan buku Perpustakaan, monitoring dan pengadaan laptop kami akan tampung karena memang di DPRD ini sebagai tempat penyaluran aspirasi,”tutur aleg asal PDI Perjuangan ini.
