OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu— Kenaikan harga material pasir dan batu (sirtu) asal Sulawesi Tengah yang tak terkendali dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
Kenaikan harga sirtu yang mencapai 3 hingga 4 kali lipat dari harga pokoknya memicu perhatian Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebagai langkah untuk merumuskan kebijakan pengendalian harga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran dan Pengendalian Laju Kenaikan Harga Material bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel Swiss-Belhotel, Jumat (27/9/2024).
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Nicodemus Daud, menyampaikan kekhawatirannya bahwa kenaikan harga yang signifikan ini dapat membuka peluang bagi daerah lain untuk menggantikan Sulawesi Tengah sebagai pemasok utama material pembangunan IKN.
“Ada dua daerah yang berpotensi menggantikan Sulawesi Tengah sebagai pemasok material, yaitu Sulawesi Barat dan Banten,” ungkap Nicodemus.
Melalui rakor ini, diharapkan ada solusi yang dapat menjamin pasokan material tetap stabil dan terjangkau, sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN.
Sementara itu, Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., menyatakan bahwa Sulawesi Tengah berperan penting, tidak hanya sebagai kawasan penyangga pangan, tetapi juga sebagai pemasok material berkualitas tinggi untuk pembangunan IKN.
“Material sirtu dari Palu dan Donggala banyak digunakan untuk pembangunan di Balikpapan karena kualitasnya yang diakui baik,” kata Rudi, mengutip testimoni dari Wali Kota Balikpapan.
Ia juga sepakat dengan Direktur Nicodemus mengenai pentingnya langkah konkret untuk mengendalikan harga sirtu agar tidak membuka peluang bagi daerah lain menjadi kompetitor.
“Kami sangat bersyukur karena Bapak Direktur datang langsung untuk memonitor situasi ini, sehingga kita bisa mencegah potensi larinya pasokan ke daerah lain,” tambahnya.
Namun, dengan dihentikannya sementara operasi perusahaan tambang galian C di Kelurahan Tipo dan Watusampu, rantai pasok material dikhawatirkan akan terganggu.
Oleh karena itu, menurut Rudi, perlu dicari solusi untuk menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan dan ekonomi, sehingga keduanya bisa berjalan seiring.
Ia juga menekankan bahwa semangat pembangunan IKN yang ramah lingkungan harus diikuti oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.
“Prinsip-prinsip lingkungan hidup dan kepatuhan terhadap regulasi tambang harus ditegakkan,” ujarnya.
Kegiatan rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T, M.T, perangkat daerah Provinsi dan Kota Palu, serta para kepala balai Kementerian PUPR, pelaku jasa konstruksi, dan produsen sirtu. **
*) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News
Discussion about this post