OBORMOTINDOK.CO.ID. BALUT– Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Banggai Laut memandang pemerintah daerah Banggai Laut tidak terlalu serius menyikapi persoalan covid-19.
Meski memang saat ini beberapa langkah telah dilakukan oleh Pemda Balut diantaranya mengawasi setiap penumpang baik yang datang ataupun yang keluar dari pelabuhan Banggai Laut.
Meski demikian kata Marwan, ketidak seriusan Pemda bisa terlihat dengan masih adanya beberapa proyek pemerintah daerah yang hari ini masih dilelang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banggai Laut.
Padahal seharusnya semua elemen pemerintah harus fokus pada dampak covid-19. “Disaat seperti ini, masih ada juga proyek yang dilelang. Padahal di daerah lain di stop,” katanya, Senin (06/04).
“Dan coba saja kalau ada perusahaan dari daerah yang masuk zona merah ikut lelang, kemudian diminta untuk pembuktian dokumen perusahaan dan penawaran. Pasti pihak perusahaan hadir di Banggai Laut. Ini seharusnya dipikirkan oleh Pemda juga,” Ketus Marwan.
Pemda telah menggelar rapat dan beberapa poin penting telah disepakati. Diantaranya, anggaran yang akan disiapkan untuk penanganan Covid-19 Rp. 20 sampai Rp. 25 Miliar.
“Seharusnya Pemda mempercepat regulasi penyesuaian anggaran yang sangat besar ini. Bukan kejar penyerapan anggaran,” ucap Marwan dengan nada sedikit kesal.
Disamping itu juga, mantan Anggota DPRD Banggai Laut ini, berharap Pemda cepat merealisasikan beras yang telah dipesan di Bulog.
“Kalau info yang saya terima 100 ton beras yang dipesan. Sudah deal dengan pihak Bulog di Luwuk. Jika ini benar Pemda harus perjelas agar ketersediaan pangan kita terjaga,” tutur Marwan.
Dan ini harus dipercepat, karna saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Luwuk telah menahan pendistribusian bahan pangan di luar wilayah Kabupaten Banggai.
“Berarti Kabupaten Banggai Laut terkena dampak. Pedagang kita tidak punya akses lagi ke Luwuk. Jadi kemudian jangan heran kalau harga beras melambung tinggi,” tandasnya. (MI)