OBORMOTINDOK.CO.ID. BALUT– Ketua Lingkar Muda Madani (LMM) Banggai Laut, Ali Hamid, angkat bicara terkait dengan tidak hadirnya pemerintah daerah dalam mengatasi harga komoditi baik dari sektor pertanian maupun perikanan.
Ditemui di kediamannya, Ali mengatakan, pemerintah daerah terkesan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ini terlihat jelas dengan tingginya anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tahun 2020.
Padahal disisi lain harga komoditi pertanian dan perikanan terjun bebas dari harga beberapa tahun belakangan.
“Ini sangat jelas, Pemda hanya mengeluarkan kebijakan yang pro dengan PNS saja. Tetapi tidak untuk masyarakat kecil, seperti nelayan dan pertanian,” katanya, Selasa (17/03).
“Pemda seharusnya juga hadir, karna nelayan dan petani kita saat ini sangat membutuhkan kebijakan Pemda,” tandas Ali.
Dengan turunnya harga komoditi di sektor pertanian, banyak petani yang sudah beralih profesi.
Dirinya memberikan contoh Desa Monsongan yang notabene warganya petani saat ini sudah beralih ke kerja pajeko.
“Keluarga besar saya di Desa Monsongan, jadi saya tau kondisi yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Selain Pemda tidak hadir dalam mengatasi turunnya harga komoditi, APBD untuk dua dinas yakni perikanan dan pertanian sangatlah kecil.
Padahal kedua sektor inilah yang menjadi tulang punggung penghasilan masyarakat. Ditambah lagi data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kabupaten Banggai Laut masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dan untuk keluar dari status tersebut, salah satu link sektor penunjangnya ada di dinas pertanian.
“Jadi pertanian sebenarnya diharapkan oleh kementrian, menjadi sektor yang bisa mengurangi angka kemiskinan di Banggai Laut. Tapi semuanya tidak bisa terjadi karena anggaran untuk dinas pertanian saja kecil. Belum lagi harga nilai tukar petani masih dibawah 100 ribu rupiah,” terangnya. (MI)
