OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023.

FGD ini diadakan di Ruang Rapat Nagana Bapedda Prov. Sulteng pada Selasa, 28 Maret 2023.

Tahap III verifikasi bertujuan untuk evaluasi berbasis bukti dari perspektif stakeholders non-Bappeda terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) dengan cakupan 22 indikator dalam 3 aspek yaitu pencapaian, perencanaan, dan inovasi.

Dalam paparan Kepala Bapedda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo menyampaikan 5 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah tahun 2022.

Strategi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulteng yaitu realisasi belanja APBD, mendorong percepatan realisasi investasi daerah terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan.

Serta mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggul daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah.

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah pada beberapa tahun terakhir, permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 antara lain.

Masih tingginya kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum optimal, konektivitas infrastruktur daerah masih terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah masih terbatas, penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal, kinerja pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kepala Bappeda mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga dan dibina yang berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan. Dengan hasil pemaparan dan diskusi yang dilakukan.

Diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan PPD.

Menurut pandangan Tim Penilai Independen (TPI), Avanti Fontana, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan daerah khususnya dalam mencapai kesejahteraan.

Dalam proses penanganan sangat terlihat bagaimana satu sama lain perwakilan pemangku kepentingan dapat diorkestrasi oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah khusus seperti stunting dan kemiskinan.**

**) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow.

R Afandi Kudrat