OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Rakor TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah secara virtual hybrid.

Acara ini bertempat di Ruang Rapat Nagaya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis (13/06/2024), bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan harmoni antar sektor dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Menurut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang juga Ketua TKPKD, Ma’mun Amir, kemiskinan tetap menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional yang terus dikejar.

Pada tahun 2022, 7 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, dan Morowali Utara, telah ditetapkan sebagai prioritas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, kabupaten/kota lainnya, termasuk Banggai Kepulauan, Banggai, Buol, Sigi, Banggai Laut, dan Palu, ditargetkan untuk perluasan program ini pada tahun 2023-2024.

Pemerintah daerah dinilai berdasarkan tiga indikator utama dari Peraturan Menteri Keuangan No. 97 Tahun 2023, yakni realisasi belanja pendanaan kemiskinan ekstrem, kepatuhan dalam penggunaan data P3KE, serta kinerja dalam penanggulangan kemiskinan.

Wakil Gubernur juga mengapresiasi kerja keras TKPKD Kabupaten Morowali dan Tojo Una-Una yang meraih penghargaan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem, memperoleh insentif fiskal di tahun 2023 dari Wakil Presiden.

Untuk tahun 2024, TKPKD Provinsi Sulawesi Tengah, melalui 22 perangkat daerah penanggulangan kemiskinan, mengimplementasikan strategi penurunan kemiskinan ekstrem sesuai karakteristik wilayah.

Ini termasuk peningkatan pendapatan, pengurangan kantong kemiskinan, dan pemangkasan pengeluaran di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pemerintah Provinsi terus berupaya melalui berbagai program seperti Bantuan Tunai (BANTU), bantuan sembako, Gercep Gaskan Berdaya, bantuan usaha ekonomi produktif, KUBE, serta TETRA PANDU. Upaya ini bertujuan nyata mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Selain itu, untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan, para bupati diminta untuk berintervensi dan memanfaatkan dana desa secara efektif.

Untuk mencapai hasil yang optimal, koordinasi dengan sektor swasta dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan memastikan sasaran bantuan tepat.

Pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk terus memutakhirkan data P3KE sebagai panduan dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayah.

Wakil Gubernur berharap agar seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah meraih penghargaan insentif fiskal tahun ini, sebagai bentuk pengakuan atas upaya mereka dalam menghapus kemiskinan ekstrem.

Dalam bidang lain, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Irwa, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan strategi dan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah.

Acara ini dihadiri oleh Unsur Forkopimda Sulteng, Wakil Bupati Morowali Utara, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulteng, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sulteng, Pimpinan Instansi Vertikal, serta para akademisi.

Sumber informasi utama adalah Asdep Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK RI, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kemendagri, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim.(amar)

*) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News

Jum Amar