OBORMOTINDOK.CO.ID Jakarta– Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Senin (16/9/2025).
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung H Ditjen Bina Keuangan Daerah tersebut dipimpin oleh Kasubdit Fasilitasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Mirzawarman, serta diterima langsung oleh Azwirman, S.STP, M.Si, selaku Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan DAU.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, hadir langsung Wakil Bupati H. Djira K, S.Pd, M.Pd bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di antaranya Sekda Ir. Musda Guntur, MM, Kepala Bapenda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Bappelitbangda, dan Kabag BPBJ.
Sementara itu, rombongan DPRD Morowali Utara dipimpin oleh Ketua DPRD H. Warda Dg Mamala, SE.
Dalam rapat yang berlangsung selama satu setengah jam, pembahasan diarahkan pada penggunaan TKD 2026 yang difokuskan pada tiga prioritas utama:
Pembayaran gaji dan tunjangan melekat ASN daerah
Pembiayaan operasional kantor pemerintahan
Dukungan pelayanan publik, termasuk operasional sekolah dan puskesmas
Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, menegaskan komitmen Pemda untuk mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama.
“Kami memahami bahwa TKD 2026 diarahkan untuk hal-hal mendasar, yaitu hak ASN, kelancaran operasional, dan pelayanan publik. Pemerintah daerah akan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran agar masyarakat Morowali Utara benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Wabup Djira.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat. Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“DPRD akan memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan alokasi TKD 2026 dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Morowali Utara. (teguh)
