OBORMOTINDOK.CO.ID, POSO- Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura menghadiri launcing inovasi Sulawesi Tengah terminal & transportasi pangan terpadu yang mengusung tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Menuju Sulawesi Tengah Emas 2045” bertempat di Desa Labuan, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Senin (20/5/24).

Gubernur Rusdy Mastura dalam sambutannya menuturkan bahwa saat ini Sulawesi Tengah telah ditemui beberapa permasalahan mendasar atau substansial yang memerlukan tindakan gerak cepat dalam penanganannya. Salah satunya yaitu memenuhi hak dasar manusia akan kecukupan pangan bergizi, seimbang, dan aman. Sebab, kondisi geografis Sulawesi Tengah yang sangat beragam seperti wilayah pegunungan, kepulauan, lembah dan wilayah perbatasan menjadikan pangan belum terdistribusi dengan baik.

Selain itu, daerah-daerah sentra padi, kawasan perkebunan dan sentra-sentra produksi pangan lainnya belum terkoneksi dengan sepenuhnya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Seperti di tiga desa Kabupaten Poso, Desa Labuan, Desa Toyado dan Desa Silanca.

“Walaupun letaknya berada di persimpangan jalur trans, tetapi masyarakatnya belum mengonsumsi persyaratan pangan yang beragam bergizi, seimbang, dan aman bukan disebabkan oleh kemampuan beli masyarakat yang rendah, tetapi ketersediaan dan pemanfaatan pangan perlu diperhatikan,” kata Gubernur Sulteng.

Inovasi tersebbut merupakan salah satu inovasi daerah di sektor pangan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan 2021 sampai dengan 2026 yaitu gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan maju melalui perjuangan misi ke-3, yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.

“Semoga inovasi ini dikerjakan dengan cara kolaborasi dan terkoordinir baik antara OPD di tingkat provinsi maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah bebas rawan pangan dengan tingkat produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang maksimal,” harapnya.

Jelang tiga tahun kepemimpinannya, Gubernur H.Rusdy Mastura bersama Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat.

Di antaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 persen (2022) menjadi 1,44 persen (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 persen jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 5 persen, realisasi investasi terbesar ke 4 secara nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 persen (2022) menjadi 2,95 persen (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp900 miliar menjadi Rp2,059 triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.

Trend positif tersebut bisa diraih berkat kerja sama dan dukungan semua stakeholder, termasuk unsur forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah.

Sementara Bupati Poso, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang di kesempatan itu menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan adalah landasan utama yang mengatur ketahanan pangan di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus melintasi masyarakat secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup aman bermutu dan bergizi dan menggarap menggaris bawahi pentingnya produksi pangan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya lokal.

Selain itu, berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 41 desa dengan kategori prioritas prioritas 1, 33 desa dengan kategori prioritas 2 ,dan 41 desa dengan kategori prioritas 3.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemda Poso tentunya dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasilnya, tahun 2023 desa dengan prioritas 1 berhasil dihilangkan sudah tidak ada desa dengan kerentanan dan kerawanan pangan.

Kemudian tersisa 8 desa prioritas 2, dan 31 desa prioritas 3, yang artinya desa rawan pangan berkurang di tahun 2022 menjadi 39 desa di tahun 2023, dari 75 desa menjadi 39 ini menjadi fokus utama dalam penanganan wilayah rawan pangan pada tahun 2024.

“Mari kita kerja bersama dalam tim work menangani secara bersama-sama masalah kerawanan pangan ini selain pemerintah juga kami berharap pelaku usaha lembaga kemasyarakatan serta lembaga pendidikan juga ikut aktif berpartisipasi dalam penyusunan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan daerah dengan kategori rawan pangan,” harap Verna.

Gubernur bersama Bupati Poso dan sejumlah kepala dinas menyerahkan beberapa bantuan secara simbolis berupa pupuk pangan, kapal katinting, serta bantuan sosial yang diterima langsung Kades Labuan, Kades Toyado dan Kades Silanca.

Nampak hadir serta mendapingi Gubernur Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merangkap Plt. Kadis Perkebunan dan Petenakan Dr. Rohani Mastura,M.Si, Kadis Kelautan dan Perikanan Moh. Arif Latjuba, S.E., M.Si, Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo M.T, Kadis Tanaman Pangan Holtikultura Nelson Metubun, SP, Kadis Pangan Iskandar Nongtji, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T, Kadis Koperasi Sisliandy Ponulele, Sekkab Poso, Forkopimda Poso, kepala perangkat daerah {oso, para kepala desa Kabupaten Poso, para camat dan tokoh masyarakat. (**)

Phian