OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka stunting hingga 19 persen pada tahun 2026 melalui percepatan berbagai upaya penanganan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memaparkan materi pada Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Selasa (7/4/2026).
Dalam paparannya, Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Sulawesi Tengah saat ini masih berada di angka 26,1 persen. Angka tersebut dinilai masih tinggi dan menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani secara bersama.
“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Periode ini merupakan fase krusial karena pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan menentukan kualitas hidup di masa depan.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa stunting bukan merupakan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Selain itu, Wakil Gubernur menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan. Ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, untuk aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar menghasilkan data yang akurat.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” ujarnya.
Wakil Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor. Berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting, diharapkan dapat dioptimalkan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (mar)
