Oleh: (HENDRA DG TIRO: SEKUM HMI CABANG LUWUK BANGGAI )
OBORMOTINDOK.CO.ID. Banggai– Partai politik tidak hanya menjadi mesin elektoral, tetapi juga cermin moral dan etika publik. Karena itu, setiap tindakan kader, terutama yang telah duduk di kursi legislatif, harus mencerminkan nilai-nilai partai dan integritas sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, desakan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah satu anggota DPRD Banggai, Hari Sapto Aji, menjadi wajar dan mendesak.
Partai Gerindra dikenal menekankan disiplin, loyalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan rakyat. Maka, jika benar ada pelanggaran etik yang mencoreng marwah partai, DPP Gerindra tidak boleh berlama-lama dalam mengambil keputusan. Langkah tegas berupa pemberhentian sementara atau bahkan pemecatan harus dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab moral partai kepada publik.
Masyarakat kini semakin cerdas menilai integritas pejabat publik. Ketika ada kader partai yang terlibat dalam perilaku tidak pantas, publik tidak hanya akan menilai individu tersebut, tetapi juga menilai sejauh mana partai mampu menegakkan standar etik internalnya. Jika partai lambat bertindak, maka kepercayaan publik terhadap institusi politik itu ikut tergerus.
Gerindra memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah politik lokal di Banggai, sekaligus menunjukkan konsistensi moral di tingkat nasional. Apalagi partai ini tengah mempersiapkan konsolidasi menuju agenda politik besar pasca pemilu. Kedisiplinan moral kader di daerah menjadi ujian nyata apakah Gerindra benar-benar menjunjung tinggi prinsip keteladanan yang selalu digaungkan oleh para pimpinan partai.
Karena itu, DPP Gerindra perlu segera turun tangan, bukan sekadar dengan membentuk tim klarifikasi, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme penegakan kode etik berjalan transparan, objektif, dan adil. Jika memang terbukti melanggar, keputusan tegas berupa pemberhentian adalah pilihan yang paling tepat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga nama besar partai.
Ketegasan bukan hanya soal sanksi, tetapi juga pesan moral: bahwa Gerindra tidak mentolerir perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai partai. Di tengah krisis kepercayaan terhadap elit politik, ketegasan seperti inilah yang akan memperkuat posisi Gerindra sebagai partai yang berani menegakkan disiplin dan etika kader.**
