OBORMOTINDOK.CO.ID. Banggai— Polemik seputar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai kembali menjadi sorotan publik. Tidak hanya menarik perhatian kalangan aktivis politik dan pendukung pasangan calon, isu ini juga mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga akademisi.
Tokoh politik Banggai, Haris Hakim, menilai bahwa proses PSU justru menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Banggai. Ia menyoroti kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak mengizinkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum adanya kepala daerah definitif.
“Situasi ini tentu sangat merugikan masyarakat. Banyak kegiatan ekonomi yang terganggu karena belum adanya kepastian anggaran,” ujar Haris.
Salah satu contoh nyata, lanjut Haris, adalah para pekerja harian seperti tukang bangunan yang biasanya bekerja dalam proyek-proyek pemerintah. Tanpa adanya anggaran yang dapat digerakkan, mereka harus menunda pekerjaan dan kehilangan penghasilan.
Lebih jauh, Haris mengingatkan bahwa jika Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengabulkan gugatan PSU lanjutan, maka akan menimbulkan kerugian anggaran negara yang tidak sedikit. Pemerintah pusat harus kembali mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PSU, sementara masyarakat dan penyelenggara pemilu sudah mulai merasa lelah dengan proses yang berlarut-larut.
Ia juga mengkhawatirkan potensi konflik sosial yang bisa muncul jika hasil PSU kembali berubah. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan ketegangan antar suku maupun antar kelompok masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki basis pendukung berbeda.
“Bayangkan jika kelompok pekerja sawit di Kecamatan Toili berseberangan pandangan dengan kelompok pekerja lainnya. Situasi seperti ini sangat rentan menimbulkan konflik horizontal,” jelasnya.
Terkait dengan gugatan yang kembali diajukan oleh pasangan calon nomor urut 03, Haris menilai bahwa proses hukum di Mahkamah Konstitusi sudah menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan justru dilakukan oleh pihak penggugat sendiri.
“PSU sudah dilakukan dan hasilnya sudah menunjukkan siapa pemenangnya. Harusnya ini menjadi penutup dari seluruh proses politik agar roda pemerintahan bisa segera berjalan normal demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. **
