OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si mengajak seluruh bupati, walikota, anggota legislatif, serta perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Sulteng.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, upaya pengentasan kemiskinan ibarat menyusun mozaik, di mana setiap elemen harus saling terhubung, selaras, dan berfokus pada tujuan bersama. Kolaborasi antarlevel pemerintahan dinilai menjadi kunci penting untuk menyelesaikan masalah kemiskinan hingga ke akarnya.
“Pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi antar-stakeholder,” tegasnya dalam sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya Sugiarto, Senin (14/4) di Aula Bappeda Sulteng.
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya keselarasan perspektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melihat permasalahan kemiskinan. Menurutnya, arah kebijakan dan program aksi harus mampu menjangkau langsung masyarakat.
“Sebagai negara kepulauan dengan keragaman suku, budaya, dan geografis, pembangunan tidak bisa diseragamkan dengan satu kebijakan untuk semua wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang terstruktur sebelum mengambil langkah intervensi penurunan kemiskinan.
“Samakan dulu persepsi. Kenapa orang bisa miskin? Karena tidak punya penghasilan. Kenapa? Karena tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Bisa jadi karena tidak ada lapangan kerja atau lapangan kerja belum optimal. Maka solusinya adalah membuka dan memaksimalkan lapangan kerja,” jelas Gubernur Anwar.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program prioritas “BERANI” yang diusung Pemerintah Provinsi sangat sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
Gubernur juga menegaskan, pemerintah provinsi tidak memiliki rakyat dan wilayah secara langsung. Oleh karena itu, peran provinsi adalah sebagai fasilitator dan koordinator dalam membantu kabupaten/kota menyelesaikan permasalahannya.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rencana untuk mengerahkan perangkat provinsi agar turun langsung ke daerah, menyerap aspirasi dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan program.
“Silakan perangkat provinsi berdialog dengan dinas-dinas di kabupaten/kota, tanya apa kebutuhannya, lalu buat program yang sesuai,” imbuhnya.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, ia optimistis dapat meredam ego sektoral dan ego kewilayahan yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan daerah.
“Insya Allah, Sulawesi Tengah akan terus kompak di bawah kepemimpinan bersama para bupati dan walikota,” tandasnya penuh optimisme.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terobosan yang dilakukan Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dalam menurunkan angka kemiskinan.
Program “BERANI Cerdas” dan “BERANI Sehat” yang diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah pada 13 April 2025, dinilai sangat strategis karena menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.
Wamen Bima Arya menyebut praktik pembangunan yang dilakukan duet kepala daerah ini sangat layak dijadikan contoh nasional. Ia juga memuji keberanian Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memangkas anggaran yang tidak esensial dan mengalihkannya ke program pro-rakyat.
“Tidak banyak pemimpin yang memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman lintas sektor seperti Gubernur Anwar Hafid,” pujinya.**
