OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU— Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (07/11/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia juga meminta para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPKD di daerah masing-masing untuk memahami kondisi kemiskinan secara mendalam serta memastikan setiap kebijakan dan intervensi tepat sasaran.
“Kenapa saya dan Pak Gubernur memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu merupakan akar persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 BERANI berkomitmen mendukung agenda nasional sesuai Nawacita Presiden, terutama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun tema kegiatan tahun ini adalah: “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.”
Tema tersebut menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terpadu, sistematis, dan berkeadilan.
Berdasarkan data Maret 2025, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah berada pada angka 10,92 persen, atau setara dengan 356,19 ribu jiwa. Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Sementara itu, persentase kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 tercatat sebesar 1,27 persen.
Wakil Gubernur berharap rakor ini dapat menjadi momentum konsolidasi dan penyelarasan langkah strategis antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota.
“Mari kita bergandengan tangan untuk menetaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang jitu,” tutupnya.
Di kesempatan terpisah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, M.Si, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan program prioritas nasional dan daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Pergub RPKD oleh 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Rakor turut dihadiri oleh, Plt. Kepala BPS Provinsi Sulteng, Imron Taufik J. Musa, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., Perwakilan BPKP, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulteng, Kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng, Perwakilan lembaga masyarakat dan mitra pembangunan.**
