Rapat DPRD Banggai Bahas Dugaan Kerusakan Lingkungan PT. KFM

oleh
Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Banggi yang menghadirkan Masyarakat Pelestari Lingkungan (SM-Pelaing) Desa Pongian dan PT. KFM yang difasilitasi Komisi 2 DPRD Banggai, Senin, 27 Mei 2024

OBORMOTINDOK.CO.ID. Banggai– Solidaritas Masyarakat Pelestari Lingkungan (SM-Pelaing) Desa Pongian menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai dugaan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan nikel PT. Koninis Fajar Mineral (KFM).

RDP yang difasilitasi oleh Komisi 2 DPRD Banggai ini merupakan tanggapan atas keresahan warga Desa Pongian yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, PT. KFM telah menandatangani kesepakatan atau MoU bersama warga serta pemerintah Kecamatan Bunta yang menghasilkan 9 poin penting.

Namun, hingga tanggal 24 Juni 2022, tidak ada realisasi dari kesepakatan tersebut, sehingga Bupati Banggai mendesak tindakan lebih lanjut melalui rapat khusus di Kantor Bupati.

Poin penting dalam MoU dan berita acara tindak lanjut tersebut menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menangani kejernihan air Sungai Pongian dan dampak aktivitas penambangan nikel.

“Air Sungai Pongian adalah sumber kehidupan kami. Kami mandi, memberi minum sapi, berwudhu, dan meminum airnya. Tapi sekarang, airnya bukan lagi jernih, melainkan sudah berlumpur,” tutur Om Hopni, Senin, 27 Mei 2024.

Koordinator SM Pelaing, Asrianto, menegaskan bahwa pembuatan kolam pengendap tanah di sekitar tambang PT. KFM tidak efektif, karena air tetap keruh dan berlumpur.

“Kemarin mereka sudah melakukan pendataan terhadap warga di sekitar bantaran sungai, tetapi sampai sekarang mereka belum memberikan ganti rugi atas tanaman dan hewan warga,” ungkap Asrianto.

Perwakilan Jatam Sulteng yang turut mendampingi SM Pelaing menduga bahwa PT. KFM tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Kami menduga pihak perusahaan tidak punya Amdal,” ujar Dani.

Pimpinan rapat, Sukri Djalumang, mendesak perusahaan untuk segera merealisasikan MoU yang telah ditandatangani tersebut.

BACA JUGA:  Saat Ditangkap, Pelaku Pencabulan Anak Sempat Melawan Polisi Dengan Badik

Kesimpulan rapat DPRD Banggai merekomendasikan pemerintah daerah untuk turun langsung bersama Komisi 2 DPRD Banggai, perusahaan, dan warga setempat.

Selain itu, Sukri juga mendesak perusahaan untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam MoU dan berita acara di Kantor Bupati Banggai dalam jangka waktu satu bulan. (go)

**) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News