OBORMOTINDOK.CO.ID, Luwuk — Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Melfin Mandagi curhat dihadapan Komisi III DPRD Banggai soal kondisi kantor yang tidak layak.
Dalam rapat evaluasi PAD yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Banggai, Kamis (21/11/2019) Melfin menjelaskan, pihaknya secara serius menangani 15.000 nelayan di daerah ini. Sayangnya, kantor tempat mereka melaksanakan tugas hingga saat ini belum dapat memenubi standar sebagaimana yang diharapkan.
Ia menjelaskan, salah satu inovasi dalam pelayanan terhadap nelayan adalah adanya kartu nelayan sejahtera. Sampai saat ini terdapat 3.000 nelayan pemegang kartu nelayan yang secara intens ditangani melalui asuransi yang dikerjasamakan dengan pihak PT.Jasindo.
“Kantor kami selalu pindah pindah. Dan yang kami gunakan sekarang sangat tidak memadai. Satu bidang dengan tiga seksi dan staf menumpuk di satu ruangan sempit,” tutur Melfin.
Ia mengaku telah melayangkan surat telaah staf kepada pimpinan daerah, agar kiranya gesung graha PKK yang terletak di depan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai bisa digunakan sebagai kantor Dinas Perikanan.
“Karena kalau di gedung graha itu, dekat dengan laut. Kami butuh tambatan kapal dibelakang kantor, untuk membenahi kapal kapal nelayan kita jika terjadi kerusakan,” pungkasnya.
Selain mengeluhkan soal kantor yang tidak memadai, Melfin juga berharap Dinas Perikanan Kabupaten Banggai bisa naik tipe menjadi tipe A, karena saat ini masih berstatus tipe B. “Karena itu juga jadi penilaian dari kementrian dalam hal pberian anggaran ataupun program dari pusat,” tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banggai, Fuad Muid mengatakan, secara teknis Dinas Perikanan segera mengajukan telaah staf kepada pimpinan daerah, dan akan dibantu oleh Komisi III DPRD untuk menjelaskan kondisi yang ada.
“Ajukan saja telaah staf, nanti kami bantu komunikasikan. Karena kami bukan bupati, kami hanya bisa menyarankan,” katanya.(gt)
