OBORMOTINDOK.CO.ID. Luwuk– Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Banggai menggelar Sidang Perdana Tahun 2025 dengan mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian dalam Mendukung Swasembada Pangan”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Luwuk pada Senin (1/7) dan dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Komisi Irigasi, I Dewa Supatriagama, yang mewakili Ketua Komir Kabupaten Banggai, Moh. Ramli Tongko.
Dalam sambutannya, I Dewa Supatriagama menegaskan bahwa sistem irigasi yang ideal tidak semata ditentukan oleh kualitas infrastruktur fisik, melainkan juga ditopang oleh kelembagaan yang kuat serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan.
“Sidang ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan irigasi di daerah. Tema yang diusung sangat relevan dengan tantangan ketahanan pangan nasional sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dewa menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan irigasi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang menekankan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan.
“Inpres tersebut memberi mandat yang jelas kepada kepala daerah, termasuk bupati, untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan irigasi dan memberdayakan SDM sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional,” ungkap Dewa.
Dewa juga menekankan bahwa Komisi Irigasi bukanlah forum simbolis, melainkan ruang kerja nyata untuk merumuskan kebijakan teknis dan strategis terkait pengelolaan air irigasi. Komir Kabupaten Banggai beranggotakan berbagai unsur, di antaranya Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, serta kelompok petani pengguna air seperti P3A, GP3A, dan IP3A.
“Sidang ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian, sekaligus memproyeksikan arah kebijakan irigasi ke depan, baik dari sisi teknis maupun sosial,” tegasnya.
Kabupaten Banggai saat ini memiliki 35 daerah irigasi (DI) yang tersebar di 11 kecamatan. Namun, sebagian besar wilayah tersebut masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan air. Ada daerah yang memiliki pasokan air cukup namun belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ada pula daerah yang sistem irigasinya belum berfungsi dengan baik.
Ancaman terhadap alih fungsi lahan pertanian juga menjadi isu serius yang diangkat dalam sidang tersebut. “Masalah ini tidak hanya teknis, tapi juga berkaitan dengan kesadaran kolektif. Karena itu, forum seperti ini menjadi sangat penting untuk mencari solusi bersama,” tambah Dewa.
Dewa mengungkapkan bahwa Komisi Irigasi Kabupaten Banggai saat ini masuk dalam kategori “berfungsi” berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Predikat tersebut diberikan atas indikator pelaksanaan sidang tahunan, keberadaan kesekretariatan, implementasi program kerja, dan efektivitas koordinasi lintas sektor selama pelaksanaan program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project) 2018–2022.
“Pengakuan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Harapan kami, capaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dewa menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan irigasi. Fokus tidak lagi semata pada pembangunan fisik, tetapi juga pada layanan irigasi yang menjamin ketersediaan air secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani.
“Jika air tersedia pada saat yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang memadai, maka produktivitas dan kesejahteraan petani akan meningkat,” katanya.
Menutup sambutannya, Dewa menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta sidang, termasuk tim sekretariat dan anggota Komisi Irigasi yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Ia berharap hasil sidang perdana tahun ini mampu melahirkan rumusan strategis dan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata dalam penguatan sistem irigasi di Kabupaten Banggai.(dt)
