OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tengah bersama DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulteng bersinergi dengan PT BTN Cabang Palu dan Produsen Baja Ringan Kencana menggelar talkshow bertajuk “Outlook Bisnis Property Sulteng 2026: Dari Perlambatan Menuju Stabilitas Pasar yang Realistis.”
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Kota Palu, Kamis (12/2/2026), dan menghadirkan peserta dari kalangan profesi informal seperti ojek online (ojol) hingga profesi formal seperti tenaga pengajar.
Talkshow tersebut bertujuan mengurai strategi percepatan bisnis perumahan bersubsidi di daerah serta relevansinya dengan program nasional 3 juta rumah yang digagas pemerintah.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulteng, Mahmud Matangara, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang dinilai strategis untuk memahami kondisi pasar properti dan peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, sektor properti memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, karena melibatkan ratusan subsektor usaha yang saling berkaitan serta mampu menekan angka pengangguran.
“Bisnis perumahan ini tidak berdiri tunggal, karena ratusan subsektor yang terlibat dalam bisnis ini. Ini dapat mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja baru, bukan hanya bagi pelaku usaha ini, tetapi hingga pada tingkat tapak,” ujar Mahmud saat membuka kegiatan.
Pada sesi pemaparan, Ketua DPD APERSI Sulteng, Muhammad Rizal, didampingi anggota pengembang APERSI, Reza Rezaldi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 50 pengembang yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Rizal menegaskan bahwa APERSI melakukan pengawasan ketat terhadap anggotanya agar mematuhi regulasi dan standar kualitas dalam menghadirkan hunian yang nyaman dan layak, khususnya bagi MBR.
“Kualitas perumahan kami menjamin semua pengembang anggota menaati aturan. Kami selalu menekankan agar bekerja sesuai regulasi pemerintah. Kami berupaya tetap berada di jalur yang semestinya,” ujarnya.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait perizinan dan ketersediaan lahan, APERSI Sulteng tetap optimistis kebijakan strategis pemerintah akan mempermudah masyarakat memiliki hunian layak. Rizal juga mendorong MBR memanfaatkan berbagai kemudahan yang tersedia demi percepatan program 3 juta rumah di Sulawesi Tengah.
“Manfaatkan program-program sekarang dengan kemudahan yang ditawarkan. Karena lahan terbatas dan kita masih bergantung pada rumah tapak, bukan rumah susun, segeralah miliki rumah sekarang,” katanya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope, turut memaparkan berbagai program strategis pemerintah dalam penyediaan hunian dan infrastruktur memadai.
Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 300.000 masyarakat yang belum memiliki rumah, sehingga program 3 juta rumah menjadi konsen bersama.
“Kita masih memiliki 300.000 yang belum memiliki rumah. Program 3 juta rumah ini adalah program bersama. Kita diberikan kelonggaran melalui program FLPP dengan cicilan yang sangat mudah. Di Sulteng, MBR berpenghasilan minimal sekitar Rp3 juta berhak mendapatkan program ini,” jelasnya.
Selain itu, BP3KP juga tengah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bantuan bahan bangunan dan upah kerja. Di wilayah kerja Sulawesi II, ditargetkan 12.000 unit rumah akan diselesaikan, dengan rincian 4.000 unit di Sulawesi Barat dan 8.000 unit di Sulawesi Tengah.
Kepala BTN Palu, Sigit Sulistyo, menjelaskan peran BTN dalam mendukung program 3 juta rumah. Area kerja BTN KC Palu mencakup seluruh wilayah Sulawesi Tengah dengan dukungan layanan perbankan yang luas, termasuk 35.552 pengguna mobile banking, 18 ATM dan CRM, 648 merchant, serta 77 agen BATARA.
Pada segmen perumahan subsidi, BTN Palu telah menyalurkan 5.048 unit KPR di 13 kabupaten/kota dengan market share 53 persen. Untuk asosiasi pengembang, REI Sulteng mendominasi dengan 83 persen atau 4.213 unit.
Dalam diskusi interaktif, muncul pertanyaan mengenai kelayakan pekerja informal mengakses KPR subsidi. Sigit menegaskan bahwa BTN tidak hanya mempertimbangkan penghasilan tetap secara administratif.
“Kita mendukung semua segmen, termasuk ojol, selama memiliki rekening BTN. Bank dapat membaca penghasilan dari transaksi rekening tersebut untuk dipertimbangkan dalam pengajuan KPR bersubsidi. Jadi tidak hanya pekerja berpenghasilan tetap, tetapi pekerja informal juga bisa,” jelasnya.
Kegiatan berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif peserta yang menggali berbagai persoalan yang selama ini dihadapi MBR dalam upaya memiliki hunian layak.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama serta solusi konkret untuk mendorong stabilitas pasar properti Sulawesi Tengah pada 2026 sekaligus mempercepat realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat. (teguh)
