OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Tiga kabupaten di Sulawesi Tengah yang cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih di bawah 80% yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, berkomitmen untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, M.Si, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, baru-baru ini.
UHC Prioritas merupakan skema perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dengan syarat cakupan peserta JKN lebih dari 90% dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta minimal 80% di seluruh kabupaten/kota. Target ini diharapkan dapat dicapai sebelum tanggal 25 Maret 2025.
Gubernur Anwar Hafid dengan penuh optimisme menyampaikan bahwa melalui program BERANI Sehat, pencapaian UHC Prioritas akan terwujud pada tanggal 13 April 2025.
“Berkah Ramadhan pada hari ini kita sepakat BERANI sehat terwujud dan kita deklarasi UHC Prioritas tanggal 13 April 2025,” ujar Gubernur Anwar Hafid dengan rasa syukur.
Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh para pemimpin untuk meringankan beban hidup masyarakat melalui penyediaan jaminan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah.
“Kalau kita tidak bisa menangani ini maka menjadi dosa pemimpin karena membiarkan rakyatnya menahan sakit sendiri di rumah,” tegasnya.
Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Sofyney, turut memaparkan simulasi pembagian anggaran (cost sharing) antara pemerintah provinsi dan tiga kabupaten tersebut. Simulasi tersebut juga disertai data potensi peserta nonaktif yang perlu diaktifkan kembali.
Berdasarkan data yang dipaparkan, berikut jumlah peserta nonaktif yang perlu diaktifkan kembali di tiap kabupaten:
Donggala: Sekitar 16.741 peserta, Sigi: Sekitar 21.701 peserta dan Parigi Moutong: Sekitar 9.800 peserta.
BPJS Kesehatan berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat segera menyepakati besaran anggaran yang dibutuhkan serta menetapkan segmen peserta nonaktif yang menjadi prioritas untuk diaktifkan kembali.
Hal ini perlu diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 25 Maret 2025.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah mengkalkulasi potensi pertumbuhan peserta baru yang nantinya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi setiap bulan, sebagai bagian dari ketentuan program UHC Prioritas.
Dengan mekanisme ini, kabupaten/kota tidak perlu khawatir terhadap penambahan peserta baru, karena kewajiban pembayaran iuran akan ditanggung oleh provinsi.
Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido memberikan saran agar pemerintah kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong memaksimalkan peluang dalam mendapatkan kuota peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN.
“Rebut PBI sebanyak mungkin untuk mengurangi beban APBD,” ungkap Reny.
Untuk mewujudkannya, pemerintah kabupaten hanya perlu melengkapi data calon peserta PBI dan mengirimkannya melalui aplikasi SIKS-NG Kemensos.
Dengan tercapainya UHC Prioritas melalui program BERANI Sehat, masyarakat Sulawesi Tengah dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas dengan lebih mudah dan gratis. Cukup dengan membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan, serta elemen-elemen penting lainnya.**
