OBORMOTINDOK.CO.ID – Tim percepatan penanggulangan dampak sosial pascaeksekusi Tanjung di Kabupaten Banggai, Kamis (26/10/2021) menemui Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir.
Ma’mun Air yang juga mantan Bupati Banggai periode 2006-2011 itu menerima kedatangan tim dengan hangat.
Tim tersebut terdiri dari Kabag Tata Pemerintahan Banggai, Yunus Kurapa; Indra perwakilan warga Tanjung, Noval A. Saputra dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan itu, Yunus Kurapa selaku sekretaris tim menyerahkan data-data korban penggusuran paksa tahun 2017 di Tanjung, Kabupaten Banggai.
Indra mewakili warga Tanjung mengungkapkan kepada Wakil Gubernur bahwa kedatangan mereka adalah menginginkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ikut andil dalam menangani dampak sosial pascaeksekusi Tanjung.
Indra meminta kepada Pemerintah Provinsi agar bisa terlibatk dalam alokasi anggaran untuk menangani dampak sosial korban penggusuran.
Noval A. Saputra, mengatakan, pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari dialog sebelumnya bersama Gubernur.
“Kami juga akan mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendesak negara agar menunjukan keseriusannya dalam menangani penggusuran paksa di Tanjung Luwuk,” kata Noval.
Wakil Gubernur langsung memanggil Biro Hukum agar bisa dilakukan pengkajian ruang regulasi yang bisa mengakomodir anggaran untuk menanggulangi dampak sosial warga Tanjung.
“Melalui pengkajian tersebut, lewat pos anggaran mana yang nantinya akan mengakomodir bantuan untuk warga Tanjung,” kata Wakil Gubernur.
Dedy Wahyudi, selaku Kapala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan menjelaskan, persoalan eksekusi anjung ini bisa masuk dalam belanja tak terduga (BTT).
“Karena ini sudah didisposisi oleh Wakil Gubernur, nanti kami akan mengkaji bersama Kepala Biro Hukum, untuk melihat regulasi mana yang tepat dalam menentukan kebijakan anggaran oleh pimpinan. Apakah dimungkinkan di BTT atau nanti di APBD Provinsi 2022,” katanya. (lus) *
