OBORMOTINDOK.CO.ID. Morut– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk menyikapi perkembangan situasi nasional. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (2/9/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd, M.Pd.
Rakor ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara Hj. Megawati Ambo Asa, S.Ip, M.H, Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini, S.I.K, Danramil 1311-03 Petasia Kapt. Inf. Amrul, perwakilan Kejari Morowali Utara, serta Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, MM. Kehadiran berbagai unsur tersebut menegaskan komitmen bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan di wilayah Morowali Utara.
Dalam arahannya, Wabup Djira menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.
“Aspirasi masyarakat dijamin undang-undang, tetapi harus tetap memperhatikan batasan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar daerah tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Djira juga menambahkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama sebagai modal utama menjaga persatuan.
“Intinya, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini dalam kesempatan itu mengapresiasi peran aktif masyarakat yang selama ini menjaga stabilitas daerah. Ia mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah dengan cara-cara bijak agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Persoalan yang dibiarkan berlarut bisa menjadi riak kecil yang berujung pada konflik. Karena itu, komunikasi antara aparat dan masyarakat harus terus diperkuat,” ungkapnya.
Rakor juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi secara anarkis tidak dapat dibenarkan. Tindakan merusak fasilitas umum maupun menciptakan ketidaknyamanan hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama yang hadir turut memberikan masukan. Mereka menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap isu-isu yang beredar, khususnya di media sosial, yang kerap menjadi pintu masuk penyebaran informasi provokatif dan berpotensi memecah persatuan. (teguh)
