OBORMOTINDOK.CO.ID. Bangkep- Setelah melakukan pembahasan panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai Kepulauan, menelorkan tujuh butir rekomendasi untuk pemerintah (eksekutif).
Juru bicara Pansus, Fice Siska Delangen saat membacakan laporan Pansus pada momen rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 pada, Kamis (5/8/2021). Menyampaikan tujuh butir rekomendasi tersebut.
Poin pertama rekomendasi yakni, Bupati Bangkep segera tindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah dan laporkan progresnya kepada DPRD.
Yang kedua yakni, Pansus merekomendasikan kepada Bupati untuk segera melelang seluruh aset yang peruntukannya bukan pada maksimalisasi kinerja Pemerintah Daerah (Pemda), karena hal ini dinilai membebani keuangan daerah pada aspek pembiayaan dan pemeliharaan aset.
Rekomendasi ketiga yakni, Pansus meminta Bupati untuk mengkaji kembali tentang efektivitas penyertaan modal daerah.
Keempat yakni, Pansus merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan langkah efektif dalam melakukan penagihan piutang, karena dalam neraca masih terdapat piutang pendapatan yang begitu besar.
Kelima, Pansus menyarankan kepada pemerintah agar penyusunan program anggaran pemerintah, pertimbangkan sistem pembiayaan yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat fungsi, agar program yang dilaksanakan tercapai sesuai rencana.
Rekomendasi keenam yakni, Pemda diminta tingkatkan aspek pengawasan secara internal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban APBD dengan mengoptimalkan Inspektorat.
Terakhir, Pansus tegaskan kepada Pemda agar pengadaan Unit Transfusi Darah (UTD) segera direalisasikan.
“Kiranya Pemda memperhatikan apa yang kami sampaikan dalam laporan ini, khususnya poin-poin yang menjadi rekomendasi Pansus,” tutup Fice.(dan)
