OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan yang dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Berani Kompak Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (10/11/2025).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Sulawesi Tengah. Dokumen tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak berkontribusi,” tegasnya.
Wagub menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, lembaga mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi multipihak kini menjadi keharusan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Wagub menjelaskan bahwa penyusunan RPRKD tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga mendukung komitmen global dalam pengendalian emisi karbon. Ia menyebut tiga aspek utama pembangunan rendah karbon:
Pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, Kesejahteraan masyarakat yang inklusif, Investasi yang ramah lingkungan
“Sulawesi Tengah kaya sumber daya, namun tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi kerentanan. Karena itu, pola pembangunan harus kita geser dari eksploratif menjadi transformatif,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wagub meluncurkan Aplikasi Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan – CSR) sebagai inovasi baru dalam memperkuat koordinasi dan transparansi program pembangunan multipihak di Sulawesi Tengah.
Aplikasi tersebut memfasilitasi pemetaan program, pelaporan, serta tindak lanjut kegiatan secara digital dan terintegrasi sehingga seluruh proses dapat dipantau secara terbuka.
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan akuntabel,” tegasnya.
Wagub juga menyinggung beragam tantangan pembangunan, seperti perubahan iklim, ketimpangan wilayah, perkembangan industri, serta peningkatan kualitas SDM. Menurutnya, tidak satu pihak pun yang mampu menjawab tantangan tersebut secara sendiri.
“Kita membutuhkan energi kolektif. Ruang kolaborasi seperti hari ini sangat strategis, bukan hanya untuk koordinasi, tetapi untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” tutupnya.
Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti materi dengan saksama mengingat literasi teknologi semakin penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ketua Panitia yang juga Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sulteng, Ir. Subhan Basir, ST., M.Proj.Mg., MT., menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar oleh Bappeda bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia. Forum ini bertujuan menjembatani berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan dan mengumpulkan kebutuhan data serta kebijakan untuk penyusunan RPRKD.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., perwakilan perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, pelaku CSR, serta mitra pembangunan lainnya.**
