OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, melakukan audiensi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, pada Selasa siang, 18 Maret 2025.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani, serta pejabat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Turut hadir dalam audiensi tersebut Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Tujuan audiensi ini adalah untuk mendorong optimalisasi investasi melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan industri smelter nikel. Selain itu, audiensi juga membahas penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat guna meningkatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil nikel.
Audiensi ini merupakan inisiatif tiga pemerintah provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat Kementerian Keuangan menyambut baik inisiatif ini, mengingat pentingnya hilirisasi industri nikel dalam meningkatkan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Rosan meminta ketiga pemerintah provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai acuan penting untuk dibahas bersama jajaran kementerian terkait.
Sementara itu, terkait DBH, pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyaluran DBH ke daerah penghasil akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“DBH adalah hak bagi provinsi penghasil, dan penyalurannya tidak akan ditunda,” tegas perwakilan Kementerian Keuangan.
Merespons hal tersebut, Wagub dr. Reny A. Lamadjido menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan. Ia juga menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan dokumen RKAB dan siap dibahas secepatnya bersama kementerian terkait.
Wagub Reny menambahkan, selain potensi PAD dari hilirisasi nikel, terdapat sejumlah sumber pendapatan lain yang menjanjikan, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak.
“Hilirisasi nikel adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” ujarnya.
Dalam kunjungan ini, Wagub dr. Reny Lamadjido didampingi oleh sejumlah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).**
