OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2020 dari Kementerian Keuangan. Penyerahan piagam opini WTP itu dihadiri oleh Wakil Bupati Haji Abdullah Batalipu di gedung Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis, 14 Oktober 2021.
Selain penyerahan piagam opini WTP, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hadir dalam acara itu adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah.
Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah Irfan Ampri mengatakan, penyerahan piagam dan plakat ini terasa istimewa, karena selama menjabat Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan.
Menurutnya, tahun ini ada 13 opini WTP yang didapat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sedikit menurun dibanding 2019 di mana seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota meraih predikat WTP.
Tahun 2020 ini, katanya, ada lima pemerintah daerah yang meraih plakat lima tahun berturut-turut atas penyajian Laporan Keuangan dari BPK yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Tojo Una Una, Kota Palu, dan Kabupaten Buol.
“Mudah-mudahan bisa dilanjutkan sampai mendapat plakat 10 tahun berturut-turut,” katanya.
Keberhasilan ini, katanya, adalah kolaborasi yang sangat baik antara BPK Sulawesi Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan peran aktif aparat pemeriksa instansi pemerintah (APIP).
“WTP ini bukanlah tujuan akhir, karena masih banyak prioritas pembangunan yang lain yang perlu direalisasikan,” kata Ampri.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura dalam sambutannya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD se- Sulawesi Tengah, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, dan pimpinan OPD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang bersinergi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara professional, akuntabel, dan transparan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan Rakernas Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah, mengatakan, tantangan terberat di tengah pandemi Covid-19 adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi agar ekonomi segera bangkit dan pulih.(fn)
