OBORMOTINDOK.CO.ID – Wakil Bupati Morowali Utara Djira K, Senin 24 Januari 2022 mengikuti rapat kerja Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara virtual di yang dihadiri oleh semua kepala daerah se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pemimpin rapat menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi. Pertama karena biaya politik yang tinggi serta perekrutan aparatur sipil negara dengan imbalan.
Faktor selanjutnya adalah integritas yang mencakup moralitas dan mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara.
Dan, terakhir faktor budaya di mana praktik menyimpang dalam organisasi seolah menjadi tradisi. Serta pertemuan fisik seperti pemberian profit kepada atasannya.
Ketua KPK Komjen Polisi Firli Bahuri, menjelaskan banyaknya titik yang bisa menjadi celah untuk korupsi adalah perizinan, pengadaan barang serta pengangkatan kepala daerah.
KPK, katanya, tengah berupaya dalam mencegah korupsi dengan memberi pendidikan untuk meningkatkan integritas dan perubahan sistem birokrasi.
KPK memperkenalkan gagasan baru untuk pemberantasan korupsi yaitu orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional dimana setiap kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka memberantas korupsi.
Kamar legislatif, sksekutif, dan yudikatif serta kekuasaan partai politik harus bebas dan bersih dari korupsi.
“Jangan berpikir bahwa KPK hanya ada di pusat. KPK memiliki banyak mata, telinga, serta sumber daya informasi di manapun sampai pada tingkat daerah. Jangan pernah berpikir untuk bertindak korupsi,” katanya.
Kepala LKPP Agus Prabowo mempresentasikan sebuah sistem baru yang bisa menekan tingkat korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat potensi belanja barang/jasa pemerintah sekitar Rp1.000 triliun.
Sistem yang dikembangkan oleh LKPP bersama para market place ini diberi nama Bela (Belanja Langsung).
Pengadaan platform ini nantinya memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
“Orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder dalam menjalankan belanja pemerintah terutama memprioritaskan produk dalam negeri terutama UMKM dan koperasi,” katanya.
“Dengan sistem baru yang memanfaatkan E-Katalog dan toko daring ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD, efisiensi waktu dan biaya dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta memudahkan monitoring karena tercatat secara elektronik,” katanya. *
