OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah memimpin rapat pengendalian inflasi daerah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang digelar di ruang kerjanya, Senin, 11 Agustus 2025. Rapat ini juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting dengan Kementerian Dalam Negeri RI, yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dalam agenda evaluasi rutin pengendalian inflasi di seluruh daerah Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok, terutama beras.
Untuk itu, Perum Bulog diminta untuk menyalurkan minimal 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari setiap gudang. Penyaluran ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk, BUMN Pangan, Koperasi Desa Merah Putih dan Jaringan ritel modern.
Langkah ini bertujuan menstabilkan harga beras di pasaran dan mencegah lonjakan harga yang berpotensi memicu inflasi.
Badan Pangan Nasional dalam kesempatan tersebut memaparkan strategi pengendalian inflasi tahun 2025, antara lain, Pemanfaatan cadangan beras pemerintah di daerah, Target penyaluran beras SPHP, Pengecekan langsung ke pasar-pasar rakyat dan Penguatan koordinasi lintas sector.
Kolaborasi antara instansi seperti Koperasi, Dinas Perdagangan, Perum Bulog, BUMN pangan, dan ritel modern dinilai sebagai kunci keberhasilan pengendalian harga pangan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian juga menegaskan pentingnya menjaga harga beras tetap stabil di seluruh wilayah, seiring dengan upaya menjaga ketersediaan dan pasokan pangan nasional.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa hasil evaluasi akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas OPD, guna memastikan harga bahan pangan, khususnya beras, tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulteng dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melaksanakan langkah konkret di lapangan. Pengendalian inflasi menjadi prioritas utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” tegas Wakil Gubernur.
Rapat ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi, antara lain, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretaris Dinas Perindag, Kabid PSDI Dinas Perindag, Kabid Statistik dan Kabid Persandian DKIPS, Kabid Disbunak, Perwakilan Biro Perekonomian dan Pembangunan dan Inspektorat Daerah.
Pengendalian inflasi menjadi fokus strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui sinergi antar-OPD dan koordinasi dengan pemerintah pusat, diharapkan stabilitas harga pangan tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif.**
Sumber: (Biro Administrasi Pimpinan)
